KPK Konfirmasi Tujuh PNS Sulsel Terkait Proses Lelang

IVOOX.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) soal proses lelang proyek jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Sulsel.

KPK pada Jumat (12/3) telah memeriksa mereka sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

"Para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan proses awal dilakukannya lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang dimenangkan PT CSP (Cahaya Sepang Bulukumba)," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, seperti diansir Antara, di Jakarta, Sabtu (13/3).

Baca juga: Nurdin Abdullah Kembali Diperiksa KPK , terkait Dugaan Suap

Tujuh PNS Pemprov Sulsel yang diperiksa masing-masing bernama Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suhasril, A Yusril Mallombasang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah.

Adapun pemeriksaan mereka digelar di Gedung Kepolisian Daerah Sulsel, Kota Makassar.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin dan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Nurdin diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri menerima uang Rp1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Samsul Bahri menerima uang Rp2,2 miliar.

D