KPK Kembali Periksa Idrus Marham

IVOOX.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (16/5) kembali memeriksa mantan Sekjen Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Bekas Menteri Sosial Idrus Marham didakwa bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar non-aktif Eni Maulani Saragih didakwa menerima hadiah sejumlah Rp2,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/1). (Desca Lidya Natalia)

IVOOX.id, Jakarta  РKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (16/5) kembali memeriksa mantan Sekjen Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Idrus mengaku akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) dan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan (SMT).

“Ini kelanjutan kemarin karena kemarin kan sudah mau buka (puasa) cuma belum selesai. Saya dipanggil bersaksi kepada dua orang, Pak Sofyan Basir dengan Pak Samin Tan,” kata Idrus saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5), seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, Idrus pada Rabu (15/5) telah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Sofyan Basir.

Terkait pemeriksaan Idrus, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan penyidik mendalami peran Idrus dalam kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Untuk diketahui, Idrus merupakan terdakwa dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Idrus pada 23 April 2019 sudah divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan karena terbukti menerima suap bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Atas vonis itu, baik KPK maupun Idrus telah mengajukan banding.

Pada awalnya, pengurusan PLTU Riau-1 dilakukan Eni dengan melaporkan ke Setya Novanto, namun setelah Novanto ditahan KPK dalam kasus KTP-e, Eni melaporkan perkembangan proyek PLTU Riau-1 ke Idrus.

Idrus melakukan komunikasi dengan Eni, dalam komunikasi tersebut, terdakwa selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni selaku bendahara untuk meminta uang sejumlah 2,5 juta dolar AS kepada pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo guna keperluan Munaslub Partai Golkar tahun 2017.