KPK Jadwalkan Lagi Pemanggilan Aher Januari Terkait Meikarta

IVOOX.id, Jakarta – KPK akan kembali memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), Januari nanti, untuk diperiksa dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan megaproyek pemukiman Meikarta, di Kabupaten Bekasi.

“Saya sudah tanya ke tim kemungkinan akan diperiksa pada bulan Januari,” kata Juru Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/12).

Sebelumnya pada Kamis (20/12) lalu, Heryawan atau akrab disapa Aher tidak memenuhi panggilan KPK tanpa pemberitahuan. Saat itu, Aher dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin.

“Nanti saya pastikan lagi kapan persisnya karena penyidik membutuhkan keterangan yang bersangkutan untuk proses rekomendasi atau proses lain terkait perizinan Meikarta tersebut,” ucap Diansyah, dikutip Antara.

Untuk diketahui, nama Aher sempat disebut dalam surat dakwaan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (19/12).

Dalam surat itu disebut, pada 23 November 2017 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam surat tersebut Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat itu, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tertanggal 24 November 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas PMPTSP, Dadang Mohamad, yang ditujukan kepada bupati Bekasi.

Perihal rekomendasi pembangunan Meikarta yang menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Bekasi, sesuai hasil rapat pleno BKPRD Jawa Barat, pada 10 November 2017.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada Rabu (12/12) sebagai saksi untuk Billy Sindoro.

Saat itu, penyidik KPK mendalami pengetahuan saksi dalam kapasitas dia sebagai wakil gubernur Jawa Barat terkait rekomendasi perizinan megaproyek Meikarta.