Bandung Darurat Penampungan Sampah, Pemda Sebut Dua Solusi

IVOOX.id - Forum Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) menyebut kondisi Kota Bandung dan sekitarnya darurat penampungan sampah. Hal itu dikarenakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang berlokasi di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat sudah kelebihan beban untuk menampung sampah. Dilain pihak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung saat ini menawarkan dua solusi untuk menghadapi darurat sampah tersebut.

Menurut BJBS, TPA Sarimukti terancam ditutup permanen dan diperkirakan pada bulan Desember 2023, TPA ini akan mencapai kapasitas maksimalnya.

Bahkan ancaman penutupan ini bisa lebih cepat dari perkiraan apabila sampah terus menumpuk dan tidak ada langkah strategis menuju pengurangan sampah secara signifikan.

Kondisi terkini zona 1 TPA Sarimukti mencapai ketinggian 10 meter, melampaui ambang batas desain ideal yang seharusnya hanya 5 meter.

Dengan kondisi tersebut, dipastikan bahwa kapasitas TPA Sarimukti saat ini telah melebihi kapasitasnya sebesar 7-8 kali dari rancangan semula.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang tertera pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Sementara di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, khususnya mengenai jumlah sampah yang masuk ke TPA Sarimukti.

Dimana dalam dokumen PKS tersebut menetapkan jumlah maksimal kuantitas sampah yang diangkut ke TPA adalah sebesar 1.360 ton/hari. Sementara itu, jumlah sampah yang diangkut telah melebihi batas yang ditetapkan dalam dokumen PKS.

Di tahun 2022, menurut Data Rekapitulasi Jumlah Sampah TPA Sarimukti, sampah yang terangkut mencapai 1.829 ton/hari. Bahkan hal ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2017.

Dalam menghadapi kenyataan ini, kekhawatiran yang lebih besar muncul khususnya untuk Kota Bandung. Sebab, Kota Bandung tidak memiliki lahan yang cukup untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat. 

“Jika TPA Sarimukti tutup, yang terdampak paling besar adalah Kota Bandung, karena kenyataannya yang paling banyak melebihi jatah adalah Kota Bandung dan kita punya tanggung jawab paling besar. Sedangkan kinerja pengurangan kita belum meningkat secara signifikan.Total baru 39 ton perkiraan kemampuan pengolahan sampah organik di Kota Bandung oleh pemerintah. Padahal total sampah organik seluruhnya ada sekitar 900 ton, ” papar David Sutasurya, Koordinator Forum BJBS dari keterangan resmi yang diterima pada Senin (7/8/2023).

Menurut Badan Pusat Statistik, di bulan Juni 2023 Kota Bandung mengirimkan sampahnya sebanyak 1.339 ton, hampir dua kali lipat melebihi jatah yang telah ditetapkan oleh pengelola TPA Sarimukti. Hingga saat ini belum ada lagi kejelasan mengenai perluasan TPA Sarimukti.

TPA Sarimukti Dibatasi, Pemkot Bandung Perbanyak KBS dan TPST

Sementar itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti.

Hal itu diamini Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna saat ditemui di Pasar Sadang Serang, Senin (7/8/2023) .

Ia menyampaikan, ada beberapa langkah yang sedang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengantisipasi sisa sampah yang tak tertampung di TPA Sarimukti. Salah satunya melalui kawasan bebas sampah (KBS) 

"Mengubah mindset dan perilaku itu tidak mudah. Kita sedang berjuang agar KBS itu semakin banyak. Tiap bulan saya evaluasi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kita terus mendorong masing-masing kecamatan itu berlomba untuk menghadirkan dan memperbanyak KBS," jelas Ema dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung .

Menurutnya, jika jumlah KBS bertambah signifikan, maka otomatis ritase ke Sarimukti pun akan berkurang. Namun, jika melihat kondisi saat ini ditambah pengurangan ritase sampah untuk Kota Bandung, ia mengatakan butuh upaya lebih keras.

"KBS belum siap, masyarakat pun masih terus berproses dalam memilah sampah, lalu Sarimukti dikurangi, itu juga tidak mudah. Makanya kita terus koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Walaupun kita juga paham Sarimukti itu tidak bisa untuk selamanya," ungkapnya.

Selanjutnya Ema mengatakan, jika TPA Sarimukti tidak dikelola dengan maksimal, bisa jadi bom waktu. Sebab sistem pengolahan sampahnya masih konvensional yaitu open dumping.

"Kalau di bawah sudah tidak kuat, ada aspek gas, saya pikir bisa menimbulkan persoalan. Maka dari itu, sambil menunggu proses Pemprov untuk kesiapan yang ada di Legok Nangka, kita akan perbanyak KBS," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DLHK Kota Bandung, Dudy Prayudi memaparkan, saat ini jumlah sampah di Kota Bandung yang dibawa ke TPA Sarimukti sebanyak 1.300 ton. Sedangkan, nantinya akan dibatasi hanya menjadi 868 ton.

"Hari Jumat kemarin, kita sepakat untuk mengurangi ritase ke TPA Sarimukti. Untuk Kota Bandung karena paling besar, maka kita minta pengurangannya itu secara bertahap," ucap Dudy.

Selama 5 bulan ke depan sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti berkurang 10 rit dari ritase yang sekarang. Saat ini ritase normal yang tercatat di Pengelolaan Sampah Tingkat Regional (PSTR) sebanyak 259 rit. 

"Mulai akhir Agustus selama 5 bulan kita wajib mengurangi 10 rit dari situ. Sambil kita berproses mengurangi sampah di daerah kota. Semoga bisa berkurang lebih dari 10 rit," harapnya.

Selain itu, upaya lain yang ditempuh Pemkot Bandung adalah dengan menghadirkan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Diharapkan dengan adanya TPST bisa mengurangi lebih banyak lagi sampah ke TPA.

"Ada 3 TPST yang akan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tahun ini yakni di Nyengseret, Taman Tegalega, dan eks TPA Cicabe. Sistemnya menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF)," jelasnya.

Hasil dari RDF ini merupakan bahan bakar pengganti batu bara yang akan dikirimkan ke pabrik tekstil dan semen. 

"Selama 10 bulan nanti biaya operasional didanai Kementerian PU. Setelah itu oleh Pemkot Bandung. Kalau ini bisa beroperasi, minimal kita bisa mengurangi 100 ton sampah. Belum ditambah kita akan menerapkan TPST versi Banyumas," lanjut Dudy.

Untuk TPST versi Banyumas, ia menambahkan, rencananya akan dibangunan di 10 lokasi. Rencana tersebut menunggu hasil keputusan dari legislatif.

"Semoga nanti bisa segera disetujui dewan. Sehingga di tahun ini akan banyak TPST yang ada di Kota Bandung," ungkapnya.

Selain itu, Dudy menyebutkan pada bulan Juli 2023, sudah ada 221 KBS di Kota Bandung atau sekitar 13,3 persen dari total seluruh RW sudah masuk KBS. 

"Dua upaya itu yang akan terus kita lakukan, yakni pengurangan dari sumber sampah RT dan RW agar tercipta KBS, serta membangun TPST di beberapa titik," tuturnya.