Konflik Politik dan Ekonomi Pemicu Tragedi Kemanusiaan Rohingya

Jakarta, IVOOX.ID - Setiap peristiwa sosial, terjadi disebakan oleh kejadian sosial lainya. Krisis kemanusian Rohingya, seolah-olah merupakan konflik antar agama.

Seperti dikutip dari situs berita Deutsche Welle, kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum (SADF) Siegfried O Wolf berpendapat, krisis yang dialami warga Rohingya lebih bersifat politis dan ekonomis.

Menurut Siegfried, Pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Burma mendiskriminasikan warga Rakhine secara agama dan budaya. Disamping itu dari segi ekonomi dan politik juga disingkirkan.

Etnis Rohingya juga dianggap pesaing bagi warga Rakhine, yang dianggap mengancam identitas mereka. Kelompok Rakhine juga merasa warga Rohingya tidak berkontribusi dalam memberikan suara bagi partai politik mereka.

Sementara pemerintah dianggap tidak mendorong terjadinya rekonsiliasi. Pemerintah malah memberikan dukungan bagi fundamentalis Buddha hingga memperuncing keadaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan pemerintah di kawasan yang kaya akan sumber daya alam tersebut, seperti dikatakan Siegfried.

Dari aspek ekonomi, wilayah Rakhine merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Tapi kenyataannya merupakan negara bagian dengan warga paling miskin, ungkap Siegfried.

Warga Rohingya dianggap menjadi beban ekonomi dan pesaing dalam mencari pekerjaan. Dimana pekerjaan dan bisnis di negara bagian itu dikuasai oleh elit Burma.

Jadi ketidak sukaan warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan dipicu masalah politis dan ekonomis