Komunikasi Civitas Akademika Bakal Dipantau Dinilai Keliru dan Serampangan

IVOOX.id, Jakarta - Reni Marlinawati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan catatan soal rencana pemantauan komunikasi oleh Kemenristek Dikti kepada civitas akademika dalam rangka mencegah paham radikalisme di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut Reni, rencana Kementerian Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) untuk memantau komunikasi civitas akademika di perguruan tinggi dalam rangka menangkal faham radikal merupakan ide yang keliru dan serampangan.

"Ide ini akan menabrak hak asasi manusia (HAM). Alih-alih rencana ini akan menangkal radikalisme, justru sebaliknya berpotensi memproduksi radikalis-radikalis baru," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Kemenristek Dikti, kata dia, seharusnya fokus pada upaya pencegahan dan penangkalan faham radikal yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi.

"Pembentukan sistem pencegahan masuknya faham radikal ke perguruan tinggi jauh lebih efektif dan berkelanjutan (suistainable). Sistem ini harus komprehensif dari hulu hingga hilir," tandas dia.

Salah satu yang mendasar yang dilakukan dengan melakukan audit secara berkala dan berjenjang atas bahan ajar termasuk satuan acara pembelajaran (SAP) yang berada di lingkungan perguruan tinggi.

"Langkah mendasar ini penting untuk memastikan setiap materi yang disampaikan di lingkungan perguruan tinggi steril dari paham radikal," ungkap Reni.

Dia meminta pemerintah untuk memperbaiki proses rekrutmen tenaga pengajar dan mahasiswa. Rekrutmen tenaga pengajar baik di PTN maupun di PTS harus memastikan tenaga pengajar selain cakap dari sisi keilmuwan namun juga harus dipastikan steril dari paham kontra-NKRI.

Tuntutan standard kualifikasi tenaga pengajar seperti dosen ber-Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang ditentukan Ristek Dikti jangan sampai mengabaikan prinsip-prinsip tersebut.

"Pun sebaliknya, pihak Ristek Dikti dalam pemberian NIDN terhadap dosen jangan hanya sekadar berpijak pada syarat formil-administratif, lebih dari itu, penelusuran jejak rekam calon dosen ber-NIDN harus jelas dan terang," tuturnya.

Rekrutmen calon mahasiswa baru baik di PTN dan PTS juga tidak semata-mata hanya berpijak pada nilai akhir saat di SLTA.

"Namun sebaliknya, syarat substansial-elementer terkait nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan harus ditempatkan di nomor pertama untuk kualifikasi lolos tidaknya calon mahasiswa," papar Reni.

Dia mendesak pemerintah untuk segera melakukan penataan lembaga-lembaga kemahasiswaan di lingkungan PT seperti Badan Eksekutif Mahassiwa (BEM) termasuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diarahkan pengembangan intelektualitas mahasiswa.

"Bukan sebaliknya, UKM justru dijadikan persemaian faham radikal di lingkungan PT. Pihak rektorat, dekanat hingga unit terkecil pimpinan program studi harus melakukan interaksi yang partisipatif dengan mahasiswa. Pengelola PT jangan terjebak kegiatan rutin yang akhirnya mengabaikan kondisi obyektif di mahasiswa," ujarnya.

Dia huga merankan untuk mempertimbangkan kembali masuknya organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMII, IMM, GMNI, PMKRI, GMKI dan lain-lain untuk dikembalikan kembali ke dalam lingkungan perguruan tinggi dengan batasan-batasan yang tidak meninggalkan entitas sebagai organ ekstra kampus.

"Pelibatan organ ekstra kampus dalam kegiatan di intra kampus penting untuk memastikan dialektika di internal mahasiswa berjalan dinamis dan sehat," ucap dia.

Reni mendesak Kementerian/Lembaga seperti Kemenristek Dikti dan Kemenpora agar tidak terjebak dengan program seremonial yang jauh dari substansi penguatan pemahaman kebangsaan yang holistik di lingkungan mahasiswa.

"Kita masih ingat, pada tahun lalu, Ristek Dikti bersama pimpinan PT dan mahasiswa se-Indonesia deklrasi lawan radikalisme, justru belakangan paham radikal justru bersemai di lingkungan PT. Saatnya tinggalkan program-program yang berorientasi seremoni, dan fokus pembentukan sistem yang ajeg dan berkelanjutan," imbuh Reni. (jaw)