Komersialisasi Gas Bumi Masih Terkendala Harga dan Koordinasi Lintas Sektor

IVOOX.id – Direktur Eksekutif Refominer Institute Komaidi Notonegoro menilai upaya komersialisasi gas bumi masih terkendala harga dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Padahal kata dia saat ini ada sekitar 68 persen produksi gas bumi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. 

Komaidi mengatakan hingga kini kementerian terkait yakni kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan masih belum memiliki kesepahaman dalam menentukan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

“Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah, karena selama tidak ada kesepahaman, maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia, padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,“ ujar Komaidi dalam siaran pers yang diterima ivoox.id pada Kamis (20/6/2024).

Sehingga kata dia pemerintah harus menemukan kesepakatan mengenai kebijakan HGBT tersebut, pasalnya kata dia hal itu akan memberikan pengaruh pada komersialisasi gas bumi dan menentukan nilai keekonomian suatu proyek.

Menurut dia, tujuan pemerintah memberikan harga gas murah untuk industri memiliki tujuan yang baik. Namun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri lainnya.

"Padahal nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting, karena ini adalah penentu suplai gas bumi untuk industri," kata Komaidi.

Sementara Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin mengatakan, pihaknya masih melakukan evaluasi hingga Agustus mendatang.

Nantinya Kementerian ESDM akan memberikan laporan kepada presiden sehingga kelanjutan kebijakan HGBT di sektor industri akan diputuskan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, evaluasi yang dilakukan yakni melihat dari sisi penerimaan negara atas kebijakan HGBT tersebut.

"Dari sisi penerimaan negara, Menteri Keuangan menyampaikan sekitar Rp 67 triliun sudah digunakan untuk penyesuaian harga ini," ujarnya.