Klarifikasi MenPAN-RB Soal Jabatan TNI-Polri Diisi oleh ASN

IVOOX.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas membuka-bukaan tentang kemungkinan pengisian jabatan di TNI/Polri oleh ASN (Aparatur Sipil Negara). 

Menurut Anas konsep ini telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan kembali menjadi salah satu pokok bahasan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian Anas menyatakan bahwa ada perubahan dalam aturan tersebut, di mana ASN kini dapat mengisi jabatan di TNI/Polri, sebuah konsep yang sebelumnya tidak tercakup dalam peraturan sebelumnya.

"Yang berbeda justru dalam RPP ini terdapat resiprokal (timbal balik). Saya sudah bertemu dengan Pak Kapolri membicarakan resiprokal, di mana di Polri dapat diisi dengan PNS," kata Anas kepada awak media usai menghadiri konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Resiprokal ini mengindikasikan adanya kesalingan, di mana ASN dengan klasifikasi tertentu kini dapat menduduki jabatan tertentu dalam lingkungan Polri dan TNI sesuai permintaan berdasarkan kebutuhan organisasi TNI/Polri.

Selanjutnya Anas menjelaskan bahwa selama ini, aparat Polri bisa mengisi jabatan di beberapa instansi pemerintahan.

Namun, ke depan, pihaknya akan mendiskusikan jabatan mana saja yang bisa diisi oleh PNS di instansi TNI/Polri.

"Demikian pula dengan TNI, kami telah menentukan di mana saja yang dapat diisi, ada 10 instansi. Salah satunya adalah Basarnas, BNN, dan lain-lain," tambahnya.

Anas juga memaparkan rencana skema isi jabatan yang telah dibahas bersama Polri, termasuk penyetaraan jabatan saat pegawai terkait mengisi jabatan, serta jabatan mana yang dimungkinkan untuk diisi. Langkah ini akan mempermudah proses penempatan dan penyetaraan jabatan.

"Ke depan, kami akan memastikan bahwa pegawai terkait yang akan mengisi jabatan sudah masuk dalam 'box talenta'. Mereka adalah talenta terbaik di bidangnya yang diperlukan untuk jabatan tertentu," jelas Anas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan terjadi sinergi yang lebih baik antara ASN, TNI, dan Polri dalam memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.