Ketua DPR Berharap Standar Baru Pelayanan Publik dari ASN

IVOOX.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta nilai-nilai inti ("core values") dan citra pegawai ("employer branding") yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah, termasuk BUMN menjadi era baru pelayanan publik.

"Pelayanan terbaik adalah bentuk paling nyata dari kehadiran negara terutama di situasi pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi bersama saat ini. ASN harus proaktif dan jadi bagian terdepan dari solusi, terutama di tengah situasi pandemi ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Puan terkait langkah Presiden Jokowi meluncurkan "core values" Ber-AKHLAK dan "employer branding" Bangga Melayani Bangsa, Selasa (27/7).

Ber-AKHLAK adalah kependekan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Puan menilai apabila semua elemen nilai-nilai tersebut dijalankan, maka persoalan rakyat akan tertangani dengan lebih cepat dan lebih baik.

"Memang tidak mudah membangun ASN dan pegawai pemerintah yang memiliki jiwa melayani, tetapi itu harus terus didobrak, biar pun perlahan tetapi harus terus dilakukan dan diupayakan," ujarnya.

Menurut dia, perubahan yang dilakukan bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya sambutan ramah dan layanan memudahkan yang merupakan langkah awal. Selain itu, dia menilai yang bisa dilakukan adalah jangan mempersulit yang bisa dipermudah, termasuk soal layanan birokrasi.

Puan mendukung seruan Presiden Jokowi untuk para ASN terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi.

Dia menilai pelayanan yang baik harus dimulai dari pemahaman dan kemampuan yang baik dari pemberi layanan.

"Pelayanan harus kreatif dan mengedepankan antisipasi dan pencegahan. Itu semua hanya bisa dilakukan saat ASN berinteraksi langsung dengan masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan berupaya menjadi bagian dari solusi," katanya.

Dia menilai penanganan pandemi COVID-19 adalah momentum untuk menjalin dan mewujudkannya.

Hal itu, menurut dia, tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kolaborasi harus dapat dilakukan ASN dengan kalangan masyarakat sipil, pengusaha, dan pegiat di lapangan.

"Apa pun yang paling optimal menjadi solusi dan memudahkan rakyat, lakukanlah dengan akuntabel, dikerjakan oleh orang-orang kompeten, dan berkolaborasilah," ujarnya.