"Kepretan" Baru Rizal Ramli Kepada Sri Mulyani

IVOOX.id, Jakarta - Rizal Ramli diundang Komisi XI DPR untuk diminta masukan soal calon Deputi dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Dalam kesempatan itu Rizal Ramli mengeluarkan kembali jurus “Kepretan” nya kepada Sri Mulyani.

Mantan Menko Maritim tersebut  hadir dalam kapasitasnya sebagai pakar bidang ekonomi. Rizal juga menyoroti tentang kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.

Kebijakan penggunaan kartu kredit untuk pembelanjaan dan pembayaran Kementerian/Lembaga yang menggunakan APBN, Merupakan hal yang dikritik keras oleh Mantan Menko Perekonomian di Era Gus Dur.

"Saya bingung Menteri Keuangan mengeluarkan aturan pakai kartu kredit, bagaimana biaya transaksinya kan besar, bunga kredit tinggi bisa 30%. Tidak ada di negara lain transaksi kenegaraan pakai kartu kredit. Jangan-jangan ada likuiditas missmatch," tegas Rizal Ramli di Komisi XI DPR RI, Jakarta.

Rizal meminta DPR menggunakan wewenangnya untuk mengkritisi kebijakan tersebut.

"Kami minta DPR untuk galakan dikit gitu," kata Rizal.

Kebijakan penggunaan kartu kredit untuk pelaksanaan APBN tertuang dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. Caranya dengan mengunakan kartu kredit.

Penggunaan kartu kredit pemerintah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.