Kepemimpinan Daerah Tangani Bencana Penting

IVOOX.id, Surabaya -- Kepala daerah harus menunjukkan kepemim-pinannya dalam pengurangan risiko maupun penanganan bencana di wilayah masing-masing. Pesan itu menjadi salah satu benang merah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bencana 2019 di Surabaya, Jawa Timur, yang ditutup 4 Februari lalu.

Gubernur ditunjuk menjadi komandan satgas darurat, bersama pangdam dan kapolda sebagai wakil komandan satgas. "Sehingga penanganan bencana bisa ditangani pemerintah daerah terlebih dahulu. Antisipasi kebencanaan di daerah harus terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik," ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, kemarin.

Salah satu tanggung jawab gubernur ialah menjadi peng-hubung ke pemkab/pemkot maupun pusat, juga memberikan dan memastikan informasi kebencanaan sampai ke publik.

Sebelumnya, pemerintah berjanji akan merilis hasil riset dan kajian analisis forensik bencana kepada publik secara rutin sebagai bentuk mitigasi bencana. "Hasil riset dan kajian tim intelijen akan dibagikan ke publik setiap bulan," ujar Bernardus Wisnu Widjaja, Deputi I Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.

Pentingnya kepemimpinan kepala daerah juga menjadi salah satu pesan Presiden Joko Widodo. "Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana," ujarnya.

Presiden meminta kepala dae-rah untuk memastikan aturan tata ruang dipatuhi dan tak segan melarang warganya tinggal di wilayah rawan bencana. Pasalnya, lokasi bencana sering berulang di tempat yang sama.

Gempa yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018 lalu, misalnya, pernah terjadi pada 1978. Begitu pula dengan kejadian gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

"Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana," kata Presiden.

Selain itu, simulasi latihan penanganan bencana diminta secara berkala dan teratur sampai ke tingkat RT. Sementara, edukasi kebencanaan diperkuat. Presiden juga menunjuk Kepala BNPB untuk mengoordinasikan K/L terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud.

Libatkan Pakar

Untuk mewujudkan sistem peringatan dini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Taufiek Rachman mengatakan, pihaknya akan melibatkan para akademisi dan pakar kebencanaan untuk meneliti titik-titik rawan bencana.

Dalam Rakornas itu, pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian PUPR ikut memaparkan tentang rencana pelaksanaan reforestri daerah aliran sungai (DAS) dan sub DAS Jeneberang, serta anggaran untuk Bendungan Jenelata di Gowa pascabanjir dan tanah longsor akhir Januari 2019.

"Pemaparan ini tentunya juga akan memberi kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan mitigasi banjir di Kota Makassar," pungkasnya. (Adhi Teguh)