Kemhan dan DPD RI Sepakat Wujudkan Sishankamrata

IVOOX.id, Jakarta – Kementerian Pertahanan dan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersepakat untuk menjalin kerja sama dan kemitraan strategis dalam mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Hal itu terungkap dalam rapat antara Kementerian Pertahanan dan DPD RI, di Gedung parlemen, Jakarta, Senin (7/2), yang dihadiri oleh Wakil Menhan Letjen TNI M Herindra.

"Perlu upaya bersama wujudkan Sishankamrata ini. Maka dari itu, kerja sama dengan berbagai elemen bangsa adalah hal yang penting," kata Herindra dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa.

Rapat yang baru dilaksanakan pertama kalinya antara DPD RI dengan Kemhan tersebut dalam rangka mendapatkan prespektif yang utuh dari Kemhan, khususnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan dihadiri Anggota Komite I DPD RI, dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan kehadiran secara fisik terbatas dan sebagian lainnya secara virtual, sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19.

Pada kesempatan tersebut, mantan Danjen Kopassus itu memberikan penjelasan kepada DPD RI terkait dengan kebijakan strategis pertahanan negara dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Selain itu, Herindra juga menjelaskan sejauh mana penerapan konsep Sishankamrata dalam mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara termasuk progres upaya sinergi antar semua komponen bangsa yang telah dirintis oleh Kementerian Pertahanan untuk menghadapi ancaman.

Komite I DPD RI pada kesempatan tersebut mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan Kemhan dalam upaya penyelesaian berbagai isu terkait pertahanan dan keamanan di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya terkait pelaksanaan Sishankamrata.

"Bagaimana pertahanan ini bukan tugas dari pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah. Kita akan mendorong agar pemerintah daerah juga dapat memberikan konsentrasi atas persoalan-persoalan ini," ucap Ketua Komite I DPD Fachrul Razi

Dia pun menekankan bahwa wilayah perbatasan sebagai salah satu aspek penting dalam kedaulatan negara.

"Diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai dalam kawasan perbatasan," katanya.