Kementerian Diminta Perbanyak Padat Karya Tunai

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat memperbanyak program padat karya tunai untuk membantu warga yang terdampak COVID-19.

"Saya ingin menekankan beberapa hal pertama, kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah agak memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Percepatan Program Padat Karya Tunai" melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Ini dalam keadaan tidak normal dan masyarakat dalam posisi yang sulit oleh sebab itu memperbanyak padat karya tunai menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga dan daerah. Kalau biasanya hanya membuat 10 sekarang 50 paling tidak 5 kali," ungkap Presiden.

Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar merasakan dampak program tersebut. "Kalau hanya normal-normal saja gak akan ada tendangannya," tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga menyebutkan sejumlah Kementerian yang dapat melakukan program tersebut.

"Saya melihat beberapa kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai, di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di Kementerian BUMN, saya kira bisa dipadatkaryakan," ungkap Presiden, seperti dikutip antara.

Menurut Presiden, program padat karya tunai yang dapat membuka pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat terutama di perdesaan.

"Kita ingin melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 tapi kita juga ingin menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin di perdesaan. Untuk menjaga daya beli masyarakat di perdesaan, pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yang pertama penyaluran program perlindungan sosial yang tadi kita sudah bicarakan dan program padat karya tunai," jelas Presiden.