Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Penguatan Kapasitas Pelaksana Konsolidasi Tanah

IVOOX.id, Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat diperlukan adanya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang selanjutnya disebut dengan Konsolidasi Tanah.

Salah satu manfaat dari dilakukannya Konsolidasi Tanah yaitu tersedianya tanah untuk pembangunan infrastruktur di lingkungan tempat tinggal warga.

Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dari petugas penyelenggara Konsolidasi Tanah dan hal ini lah yang melatarbelakangi diadakannya Bimbingan Teknis kali ini.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Konsoliasi Tanah Vertikal Tahun 2019 dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada tanggal 26-27 April 2019.

Berbeda dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konsolidasi Tanah pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini Bimtek menyeimbangkan antara teori dan praktik.

Fokus Bimtek adalah pendalaman materi dan praktik dalam 3 (tiga) tema pokok, yakni: Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor, Pemetaan Sosial dan Consensus Building, dan Penyusunan Desain Awal (Visioning).

“Konsolidasi Tanah merupakan bagian dari Reforma Agraria (RA), bahkan bisa disebut sebagai ‘paket lengkap’ RA karena adanya kegiatan penataan aset sekaligus akses, ke depan seharusnya menjadi kegiatan primadona,” ungkap Doni Janarto Widiantono, Direktur Konsolidasi Tanah pada saat pengarahan dan sambutan pembukaan.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan bahwa program Konsolidasi Tanah tidak bisa berdiri sendiri atau harus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan yang lainnya.

Narasumber yang menjadi pembicara sekaligus fasilitator dalam kegiatan Bimtek adalah Dr. R.M. Petrus Nataliavan (Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB), Ir. Dodo Juliman (Combine Resoure Institution yang juga praktisi pemberdayaan masyarakat), Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg (Kasubdit pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah), Antonio Ismael Risianto (Senior Technical Advisor, UN Habitat).

“Perencanaan Tapak atau Desain Konsolidasi Tanah perlu mendapat perhatian khusus untuk mengatasi atau mengurangi konflik dan dampak, selain itu desain juga memadukan unsur art dan science,” ujar Petrus Natalivan dalam paparan.

Kemudian, Natalivan menekankan bahwa dalam menyusun desain harus ada aturan-aturan yang diikuti untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan.

Pada kesempatan lain, Dodo Juliman menyebutkan bahwa “Seharusnya dalam sebuah proses pembangunan ada manfaat yang diperoleh masyarakat, oleh karena itu diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan pembangunan di wilayahnya”.

Sementara, dari aspek tata ruang, Agustomi menyampaikan “Seindah apapun rencana tata ruang disusun jika tidak pernah diimplementasikan maka akan tetap menjadi rencana, Konsolidasi Tanah dilakukan, kerangka utamanya adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang”.

Narasumber lain, Antonio menekankan pada bagaimana konsolidasi tanah dapat meningkatkan peran penduduk lokal dengan meyakinkan dan mengedukasi bahwa tanah yang dimilikinya adalah aset penting yang dapat menyejahterakan sampai anak cucu, “Pemerintah harus konsisten dengan visi dan misi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegas Antonio.

Setelah mendapatkan materi dari para narasumber, seluruh peserta melakukan site visit atau kunjungan lapang untuk mengamati lokasi diantara Jalan Sunset Road dan Jalan Imam Bonjol yang dijadikan sebagai obyek pelatihan sekaligus praktik penyelenggaraan konsolidasi tanah. Setelah kembali dari site visit, dilakukan analisis data, brainstorming, praktik desain konsolidasi tanah serta diskusi panel.

Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali sebelum menutup acara Bimtek menyampaikan “Melaksanakan Konsolidasi Tanah sekarang ini sulit, beda dengan dulu, maka perlu adanya penguatan baru seperti pemetaan sosial dan consensus building, dan ini semua sudah ada dalam Rapermen konsolidasi tanah, apabila Rapermen ini lahir maka akan menguatkan pelaksanaan Konsolidasi Tanah,” ungkap Rudi menyemangati peserta Bimbingan Teknis.

Bimtek Konsolidasi Tanah diikuti oleh peserta yang terdiri dari pusat dan daerah, khusus untuk peserta daerah diikuti oleh seluruh Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah dari 33 Kanwil BPN Provinsi atau yang mewakili serta 6 orang peserta tambahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Harapan dengan dilaksanakannya Bimtek Konsolidasi Tanah adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di daerah yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut diharapkan target nasional tahun 2019 sebanyak 10.000 bidang dapat selesai ditata dan disertipikatkan.