Kementerian ATR/BPN akan Fokus Reforma Agraria pada 2024

IVOOX.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kemnterian ATR/BPN , Dalu Agung Darmawan menyebutkan bahwa tahun 2024 pemerintah akan fokus pada RA (Reforma Agraria). RA tersebut tertuang dalam Nawacita Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut diungkapkan Dalu Agung Darmawan dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Data Sawah Update minggu lalu Kamis (12/2023). "Tahun 2024 akan menjadi tugas yang cukup menantang bagi ke-Ditjenan Penataan Agraria. Khususnya, target Reforma Agraria (RA)," tuturnya dalam FGD. FGD ini membahas terkait Pemutakhiran Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional Tahun 2023.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang berdampak terhadap kestabilan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menghadapi hal tersebut, salah satunya mengendalikan urusan alih fungsi lahan pertanian dan pencetakan lahan pertanian baru.

Untuk mencapai target RA, menurut Dalu Agung Darmawan, perlu adanya satu pemahaman yang sama mengenai hasil LBS Nasional. “Salah satunya dengan membentuk kesepakatan penandatanganan Berita Acara antar kementerian/lembaga terkait sebagai bahan penetapan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023,” ungkapnya

Dikatakan oleh Dalu Agung Darmawan, sebelumnya Ditjen Penataan Agraria juga telah menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Sawah Update Tahun 2023, pada Senin (11/12/2023) lalu.

Pertemuan itu melibatkan Tim Pusat dari 10 kementerian/lembaga. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 yang membahas mengenai LBS.

Turut hadir dalam FGD berbagai narasumber antara lain Direktur Penatagunaan Tanah, Doni Janarto Widiantono; Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald; perwakilan dari Kementerian Pertanian, Dede Sulaeman; perwakilan dari Bappenas, Direktur Pangan dan Pertanian, Jarot Indarto; perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis, Ismariny; perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Surveyor Pemetaan Ahli Madya, Novierta; serta perwakilan Badan Informasi Geospasial, Surveyor Pemetaan Madya, Djoko Purnomo Adi Saputro.

FGD yang dilakukan daring dan luring ini juga dihadiri perwakilan dari 10 kementerian/lembaga terlibat. Hadir pula Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Hariyawan; Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Direktorat Penataan Agraria, 34 Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi; Pejabat Administrator dan Fungsional di lingkungan Ditjen Penataan Agraria; serta Tim Teknis Pemutakhiran LBS 2023 Direktorat Penatagunaan Tanah.