Kemenkeu: Pembiayaan Awal Tahun Bisa Gunakan SAL

iVooxid, Sentul, Bogor - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan pembiayaan untuk awal 2017 masih bisa menggunakan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL), asalkan penerimaan pajak tercapai sesuai proyeksi.

"Ekspektasi kita kalau penerimaan negara tercapai sesuai 'outlook', maka pada akhir tahun 2016 kita masih memiliki SAL Rp51 triliun," kata Marwanto, dalam pelatihan wartawan di Sentul, Bogor, Minggu (27/11/2016).

Marwanto menjelaskan SAL bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan arus kas (cashflow) pada awal tahun, karena biasanya periode Januari-Februari belanja yang dibutuhkan lebih besar dari penerimaan yang masuk.

Menurut dia, SAL sebesar Rp51 triliun tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembayaran gaji pegawai serta pensiun Rp15 triliun hingga Rp16 triliun serta pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah Rp34 triliun pada awal 2017.

"Dalam kondisi Januari, kita mengharapkan ada 'cash' dari penerimaan rata-rata Rp70 triliun hingga Rp80 triliun per bulan. Dengan SAL yang ada Rp51 triliun, kita bisa 'menghandel' dengan baik. Tapi tergantung dengan situasi penerimaan pada Desember dan Januari," katanya lagi.

Proyeksi SAL yang mencukupi pada awal tahun 2017, maka diperkirakan pemerintah tidak akan menarik utang pada triwulan IV-2016 untuk menjamin ketersediaan anggaran (prefunding) terlalu banyak.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mengatakan kebutuhan "prefunding" merupakan salah satu opsi yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada awal tahun.

Namun, ia menegaskan penerbitan obligasi yang disiapkan sebagai antisipasi kekurangan kas negara pada periode awal tahun tersebut, akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar domestik maupun global di akhir 2016.

"'Prefunding' adalah opsi yang diperkenankan dalam UU dan akan kami eksekusi apabila 'preferable' untuk kami. Kami akan monitor 'market' baik domestik atau global, karena dieksekusi atau tidak tergantung itu," kata Robert lagi.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penerbitan SBN pada triwulan IV-2016 (prefunding) untuk mengantisipasi risiko kekurangan kas untuk membayar gaji, pensiun, DAU serta bunga atau pokok utang yang lebih besar di awal tahun.

Besaran 'prefunding' tersebut ditentukan oleh proyeksi kebutuhan pembiayaan awal tahun secara detail atau harian, termasuk kebutuhan kas secara intraday yang disusun oleh unit pengelola kas serta besaran SAL yang tersedia.

Sedangkan, besaran instrumen SBN yang diterbitkan dalam 'prefunding' ditentukan oleh kondisi likuiditas pasar keuangan domestik dan global, perhitungan biaya dan risiko utang serta kebutuhan moneter. (ant)