Kemendikbud: Bangun Kesadaran Bersama Pentingnya Pendidikan Khusus di Masyarakat

IVOOX.id, Jakarta - Staf Ahli Ananto tidak memungkiri bahwa kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendidikan khusus masih rendah di kalangan masyarakat. Peranan pemerintah daerah sebagai pengelola pendidikan khusus yang dirasa masih perlu ditingkatkan. "Rasanya tidak banyak pemerintah daerah yang mewajibkan sekolah memiliki fasilitas sarana prasarana untuk (melayani) anak berkebutuhan khusus," ujarnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Disebutkan bahwa urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tak hanya di Indonesia, kesadaran pentingnya pendidikan khusus juga ditemukan oleh negara-negara ASEAN lainnya.

Pemerintah Malaysia mengungkapkan masih cukup banyak orang tua dengan anak berkebutuhan khusus merasa malu dan enggan memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka. Menghadapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia menerapkan "Zero Reject Policy" yang memastikan tidak ada anak berkebutuhan khusus ditolak bersekolah.

"Dengan adanya zero reject policy ini mendesak kita untuk mempercepat penyediaan sekolahnya, gurunya. Dan dasar ini menyadarkan ibu dan bapak mulai sadar, bahwa mereka perlu menghantar anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah," disampaikan Datuk Amin bin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia.

Direktur SEAMEO SEN, Salmah Jopri menyatakan informasi yang tepat akan pentingnya pendidikan khusus perlu terus menerus disampaikan kepada publik.

Unit yang dipimpinnya saat ini tidak hanya memberikan pelatihan dan konsultasi berkebutuhan khusus. Tetapi juga berfungsi sebagai pusat riset dan inovasi pendidikan khusus di tingkat Asia Tenggara.

Konferensi ICSE 2019 diharapkan mendorong gerakan menyukseskan capaian negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Wahyudi, Pelaksana Tugas Direktur SEAMEO Secretariat Regional menegaskan bahwa SDGs nomor 4 tidak akan terwujud bilamana pemangku kepentingan pendidikan tidak memberikan perhatian khusus/ekstra bagi pendidikan khusus.

"Konferensi ketiga ini merupakan forum bersama, untuk merumuskan (solusi) bersama, dan maju bersama," kata Wahyudi.

Komitmen untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat.

Komitmen perguruan tinggi yang dipimpinnya ditunjukkan dengan program-program unggulan Unesa yang mencerminkan inklusi. "Unggulan Unesa itu pendidikan berkebutuhan khusus, olah raga, kemudian seni," dijelaskan Nurhasan.

"Sekarang ini, semua gedung di Unesa itu harus ramah untuk orang berkebutuhan khusus, baik yang baru maupun yang lama," imbuhnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, Unesa juga menyiapkan beberapa laboratorium untuk anak-anak berkebutuhan khusus. "Silakan digunakan. Dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujar Guru Besar di Fakultas Ilmu Olah Raga itu.