Kebijakan THR Pensiunan ASN Bisa Jadi Boomerang Jokowi

IVOOX.id, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Jakarta, Trubus Rahadiansyah, mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki niatan baik dalam memberikan tunjangan hari raya sekaligus gaji ke-13 kepada ASN, TNI, Polri dan pensiunan.

Namun, kata Trubus, bisa jadi kebijakan yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah akan merugikan alias kontraproduktif.

"Ini kan membebankan APBN. Butuh anggaran yang cukup besar untuk kebijakan itu. Padahal kondisi anggaran pemerintah sedang sulit," kata Trubus Kamis (24/5/2018).

Dia menilai, peraturan pemerintah yang sudah ditandatangani Jokowi itu adalah kebijakan yang populis bagi ASN. Namun hal itu justru menimbulkan persepsi publik yang macam-macam, salah satunya karena dilakukan di tahun politik menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Tujuannya kan sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja ASN ya. Juga meningkatkan perekonomian daerah juga. Karena para ASN ini akan meningkat konsumsinya. Tapi pasti ada yang punya persepsi ini ada motif politis karena tahun politik," ujarnya.

Kebijakan itu, imbuh dia, juga menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang bukan ASN. Apalagi, selama ini ASN terus dimanjakan oleh pemerintah dengan berbagai peningkatan kesejahteraannya.

"Ini nantinya semua orang semakin berlomba-lomba untuk jadi ASN. Dampaknya, sektor lain yang swasta bisa kekurangan tenaga kerja. Apalagi kalau yang pintar-pintar kemudian pada masuk menjadi ASN," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 itu bukan hanya bermanfaat kepada kesejahteraan pensiunan dan ASN saat merayakan Idul Fitri, melainkan juga bisa meningkatkan kinerjanya."Kita juga berharap ada peningkatan kerja para ASN dan pelayanan publik secara keseluruhan," harapnya.