Kabupaten Bandung Menuju Krisis Lahan

IVOOX.id – Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya membuat Kabupaten Bandung memasuki krisis lahan.

Data BPS menyebutkan, pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.718.660 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 1.895.139 laki-laki (50,96%) dan 1.823.521 perempuan (49,04%).

Jumlah ini didominasi olah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun) yang mencapai 68,82 persen sehingga tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung berada pada angka 45,31 persen.

Dengan luas wilayah Kabupaten sebesar 1.762,4 kilometer persegi, rata- rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebesar 2.080 jiwa per kilometer persegi.

Dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Margahayu yang mencapai 11.539 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah di kecamatan Rancabali dengan tingkat kepadatan penduduk 346 jiwa per kilometer persegi.

Gunawan menambahkan, ekspansi pembangunan khususnya pabrik dan pemukiman di Kabupaten Bandung setiap tahun terus meningkat, apabila tidak ada penanganan dari pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap lingkungan.

“Ekspansi pembangunan saat ini membuat kebutuhan akan pemukiman semakin tinggi. Sekarang bisa dilihat daerah Arjasari, Jelekong, semakin banyak perumahan yang dibangun, sementara daerah itu menjadi salah satu daerah tangkapan air,” kata Kepala Pusat Sumber Daya Komunitas DAS Citarum, Gunawan, saat aksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia Senin (5/6/2023) di Bandung.

Jika ekspansi ini terus berlanjut, kata dia, wilayah tangkapan air akan terus berkurang dan dampaknya dalam jangka panjang Kabupaten Bandung akan kehabisan air.

Peningkatan lahan kritis di Kabupaten Badung ini mengalami peningkatan sejak tahun 1990 hingga 2020. Saat ini, kata dia, ada sekitar 13 hektar lahan yang semakin kritis.

Selain itu, Gunawan menganggap kebijakan pemerintah soal tata ruang di Kabupaten Bandung masih lemah dalam aspek penegakan hukum, sehingga para pelanggar tata ruang tidak mendapatkan efek jera.

Kebijakan pemerintah yang dikritik soal kebijakan tataruang, misalnya kurang tegasnya Pemkab Bandung terkait kebijakan tata ruang.

“Selain itu penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang pun masih belum maksimal, padahal kebijakannya sudah ada,” ujarnya.