Jokowi Sebut IKN Nusantara Merupakan Respons Hadapi Perubahan Iklim

IVOOX.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi respons Indonesia dalam menghadapi fenomena perubahan iklim.

"IKN juga merespons komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim, yang terlihat melalui pencapaian dan pengelolaan berbagai indikator menuju net zero carbon dan 100 persen energi baru dan terbarukan di tahun 2060," kata Presiden Jokowi dalam acara Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang diselenggarakan secara hybrid, Rabu.

Presiden mengatakan IKN Nusantara akan memiliki 70 persen area hijau dan 80 persen lalu lintas transportasi transportasi publik, dengan jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain diprediksi hanya memakan waktu 10 menit.

"Kota 10 menit, 80 persen transportasi publik, 70 persen area hijau, pengurangan temperatur 2 derajat," ungkap Presiden.

Jokowi juga meyakini IKN Nusantara nantinya dapat menjadi kota yang inklusif dan terbuka.

"Kota untuk semua, kota yang akan sangat ramah bagi seluruh lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama dan memiliki peluang yang sama untuk membangun dan mengembangkan IKN Nusantara ini," tambahnya

Dia menyebut transformasi masyarakat dapat dimulai dari pengembangan kota, salah satunya ialah pembangunan IKN Nusantara.

"Inilah yang akan kita wujudkan nanti di IKN, kota bersama lingkungan alami dan lingkungan binaan berperan penting dalam mentransformasi budaya masyarakat yang baru dan relevan dengan perkembangan masa kini, dan siap untuk masa depan," jelasnya.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui transformasi merawat alam dan lingkungan.

"Seminimal mungkin berdampak pada lingkungan, menggunakan material alam dan berbasis energi terbarukan," tukasnya.

Selain transformasi masyarakat, dia menambahkan, akan dilakukan pula transformasi dalam berbangsa dan bernegara di IKN Nusantara.

"Memperkenalkan kembali pada poros peradaban nusantara kepada kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia. Transformasi dalam bermukim, harmonis dengan alam, dilengkapi dengan hunian yang dinamis, humanis, dan berbasis semangat gotong royong dan kebersamaan," katanya,

Selanjutnya ialah transformasi dalam bergerak atau mobilitas, tambah Presiden.

"Transportasi dan prasarana hijau yang efisien, hemat energi dan rendah karbon. Kota yang berbasis pejalan kaki dan transportasi massal dan siap beradaptasi dengan transportasi masa depan," tuturnya.

Menurut Jokowi, tahap pertama pembangunan IKN Nusantara akan dimulai di kawasan inti pusat pemerintahan dan diawali dengan merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu.

“Diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran beserta sarana dan prasarananya. Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional menjamin keberlanjutan sosial ekonomi, lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, modern dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional," jelasnya.

Sejak 2019, Pemerintah telah mempersiapkan pembangunan IKN baru di kawasan Sepaku, daerah perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah dan DPR juga sudah merampungkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada 15 Februari 2022.

Selain itu, Pemerintah sedang menyusun 10 peraturan sebagai turunan dari UU IKN, yang meliputi tiga peraturan pemerintah (PP), lima peraturan presiden (perpres), satu keputusan presiden (keppres), dan satu peraturan terkait kepala Otorita IKN.

Pembangunan dan pemindahan IKN rencananya dilakukan melalui lima tahapan, yakni tahap pertama pada 2022 sampai 2024 dengan mengutamakan ketersediaan infrastruktur dasar, dan tahap kedua hingga kelima mulai 2025 sampai 2045.

Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun, yang akan dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp89,4 triliun, dari kerja sama Pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp253,4 triliun, serta dari pihak swasta sebanyak Rp123,2 triliun.