Jokowi Minta Percepatan Mandatori Biodiesel 30% di BBM Demi Hemat Devisa

IVOOX.id, Jakarta - Demi menekan impor bahan bakar minyak (BBM) demi menghemat devisa, Presiden Joko Widodo meminta percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel 30 persen (B-30) yang ia usulkan beberapa pekan lalu.

"Kenapa ini ingin saya tekankan terus dan prosesnya akan saya lihat terus," Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat (20/7).

Pertama, lanjut dia, menyangkut perbaikan neraca perdagangan Indonesia. "Kita juga ingin mengurangi impor minyak, artinya juga akan menghemat devisa atau ada penghematan devisa di sini," ujar Presiden.

Menurut data yang dicatat Presiden, jika implementasi percepatan penggunaan biodiesel dapat dilakukan, maka negara dapat menghemat sekitar 21 juta dolar AS atau sekitar Rp304,5 miliar (jika 1 Dolar AS setara Rp14.500).

Jokowi mengingatkan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan masih relatif sangat kecil di Indonesia, sementara penggunaan energi fosil masih begitu dominan.

Kepala Negara meminta kementerian, serta lembaga BUMN untuk berkomitmen kuat dalam melakukan percepatan penggunaan biodiesel.

"Ini saya kira sudah beberapa kali kita bicarakan mengenai ini dan saya hanya melihat implementasi di lapangan ini betul-betul belum sesuai yang kita harapkan," tegas Presiden.

Persiapan dari hulu hingga hilir mengenai percepatan itu diminta oleh Presiden untuk dilakukan secara detil.

"Sehingga implementasi ini betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan tidak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan keandalan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif sehingga penggunaan biodiesel semakin meningkat dan luas," kata Presiden.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendampingi Presiden Jokowi dalam rapat itu.

Kemudian Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir dalam rapat yang dilaksanakan pukul 10.00 WIB.