Jokowi Kembali Ancam Copot Pangdam & Kapolda Jika Gagal Atasi Karhutla

Presiden Jokowi kembali mengancam bakal kapolda, kapolres, pangdam, danrem, dan dandim yang gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerahnya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan tentang upaya mencegah peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dia menuturkan bahwa pencopotan itu merupakan aturan darinya yang berlaku sejak 2016.

“Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Panglima sama Kapolda sudah diganti belum,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut memang telah berkali-kali disampaikannya. Khususnya menjelang musim kemarau.

Pasalnya, dia khawatir ada kepala daerah dan pejabat kepolisian baru yang masuk ke daerah rawan kebakaran dan belum mengetahui aturan mainnya. Sementara kepala daerah, Jokowi mengaku hanya bisa mengingatkan sebab tak bisa mencopotnya.

“Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahun semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,” jelas dia.

Jokowi lantas menyinggung peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 lalu, di mana 2,5 juta hektare lahan terbakar dan menimbulkan kerugian mencapai Rp225 triliun.

Setelah dibuat aturan main itu, jumlah lahan yang terbakar akibat karhutla pada 2017 turun drastis di angka 150 ribu hektare.

“Tapi 2018 naik lagi menjadi 590 ribu hektare. Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150, kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 (juta hekatre, ini apa lagi? Apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan?” katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu menekankan dirinya tak mau peristiwa karhutla di Brasil, Bolivia, dan Australia terjadi di Indonesia. Untuk itu, dia meminta agar jajaran TNI-Polri dan kepala daerah di wilayah lokasi rawan bencana segera padamkan api sekecil apa pun.

“Sehingga kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan. Jangan sampai meluas dan menggunakan air yang berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan. Sudah sulit. Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api,” jelas Jokowi.Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan tentang upaya mencegah peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dia menuturkan bahwa pencopotan itu merupakan aturan darinya yang berlaku sejak 2016.

“Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Panglima sama Kapolda sudah diganti belum,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut memang telah berkali-kali disampaikannya. Khususnya menjelang musim kemarau.

Pasalnya, dia khawatir ada kepala daerah dan pejabat kepolisian baru yang masuk ke daerah rawan kebakaran dan belum mengetahui aturan mainnya. Sementara kepala daerah, Jokowi mengaku hanya bisa mengingatkan sebab tak bisa mencopotnya.

“Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahun semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,” jelas dia.

Jokowi lantas menyinggung peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 lalu, di mana 2,5 juta hektare lahan terbakar dan menimbulkan kerugian mencapai Rp225 triliun.

Setelah dibuat aturan main itu, jumlah lahan yang terbakar akibat karhutla pada 2017 turun drastis di angka 150 ribu hektare.

“Tapi 2018 naik lagi menjadi 590 ribu hektare. Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150, kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 (juta hekatre, ini apa lagi? Apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan?” katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu menekankan dirinya tak mau peristiwa karhutla di Brasil, Bolivia, dan Australia terjadi di Indonesia. Untuk itu, dia meminta agar jajaran TNI-Polri dan kepala daerah di wilayah lokasi rawan bencana segera padamkan api sekecil apa pun.

“Sehingga kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan. Jangan sampai meluas dan menggunakan air yang berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan. Sudah sulit. Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api,” jelas Jokowi.