JK Tolak Gabung TPN Ganjar-Mahfud karena Masih Ketua PMI

IVOOX.id - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Indonesia Jusuf Kalla atau biasa dipanggil JK itu mengatakan tak bisa bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud karena masih menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

“Saya ini Ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN,” kata JK usai bertemu calon presiden (Capres) dari PDIP Ganjar Pranowo di kediamannya di Jakarta, Minggu (20/11/2023).

Namun JK berharap Ganjar bisa menjadi seperti Megawati yang dinilainya berempati tinggi dan demokratis.

“Saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang pemimpin. Ibu yang baik, sangat empatik. Itu saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar,” katanya dikutip dari Antara.

Megawati dinilai sebagai sosok yang demokratis karena tidak menggunakan kekuasaan saat menjadi peserta Pemilu 2004, padahal saat itu Ketua Umum PDIP itu masih menjabat sebagai Presiden RI.

“Jadi, saya mengharapkan juga tentu Pak Ganjar juga seperti begitu,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (13/11) menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

JK juga mengatakan penegakan hukum perlu terus dibenahi agar Indonesia bisa menjadi negara maju saat merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-100.

“Kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlaku adil dan netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah,” kata JK usai menerima kunjungan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di kediamannya di Jakarta, Minggu.

JK mengatakan penegakan hukum akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

“Di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan (nilai penegakan hukum) 5 gitu kan, saya kira anda juga mungkin sependapat, terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali,” ujarnya.