Jaga Pemulihan Ekonomi, Menko Airlangga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran

IVOOX.id, Jakarta - Berbagai indikator penanganan kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren perbaikan dan relatif lebih baik daripada indikator di tingkat global.

Secara umum, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali. Tingkat Kasus Aktif 5,2 persen (lebih rendah dari Global 11,09 persen), tingkat kesembuhan 92,0 persen (lebih baik dari global 86,83 persen), namun tingkat kematian 2,8 persen (masih lebih tinggi dari global 2,07 persen).

Kasus aktif nasional, konsisten mengalami penurunan sebesar 48,6 persen dari puncak kasus (pada 5 Februari 2021). Penurunan kasus aktif sebesar -7.595 dalam 1 minggu terakhir, sehingga per 16 Mei 2021, jumlah Kasus Aktif sudah berhasil turun menjadi 90.800 kasus.

Meskipun beberapa indikator (jumlah kasus aktif, penambahan kasus harian, BOR, kesembuhan, kematian) menunjukkan tren positif dan perbaikan, namun perlu kewaspadaan terkait dengan peningkatan signifikan jumlah kasus dan BOR di sebagian besar Provinsi di Sumatera, dan ditemukannya beberapa kasus Varian Baru (B.117 Inggris dan B.1.617 India).

“Perlu mewaspadai dan antisipasi potensi lonjakan atau kenaikan kasus aktif, setelah pelaksanaan libur panjang Idul Fitri ini,” ujar Menko Airlangga saat konferensi pers usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Tren Jumlah Kasus Aktif di tingkat Provinsi: 15 Provinsi Meningkat (sebagian besar Provinsi di Pulau Sumatra) dan 19 Provinsi Menurun. Provinsi yang Kasus Aktifnya meningkat adalah: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kep.Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Tambahan Kasus Mingguan di seluruh Provinsi di Sumatra menunjukkan tren peningkatan (kecuali Bengkulu), karena itu Pemerintah mewaspadai potensi terjadinya peralihan lonjakan kasus saat terjadi Mobilitas Penduduk Pasca Libur Lebaran dari Sumatra ke Jawa.

Untuk ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit, data BOR (Bed Occupancy Ratio) nasional menunjukkan berada di level yang aman dan cukup rendah, yaitu sebesar 29 persen. Kenaikan tren kasus aktif di sejumlah provinsi di Sumatra menyebabkan BOR di seluruh provinsi di Sumatra (kecuali Bengkulu) lebih tinggi dibandingkan BOR Nasional: Sumatra Utara (57 persen), Riau (52 persen), Kep. Riau (49 persen), Sumatra Barat (49 persen), Sumatra Selatan (47 persen), Kep. Bangka Belitung (45 persen), Jambi (43 persen), Lampung (38 persen), Aceh (34 persen).

Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca libur lebaran, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Berdasarkan monitoring dan hasil survei Kemenhub, potensi lonjakan arus balik terjadi pada H+2 (16 Mei) dan H+7 (21 Mei), terutama untuk moda transportasi darat. Karena itu Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, untuk mencegah peningkatan kasus pasca libur panjang lebaran, dengan memberlakukan kebijakan: (1) Random-Test untuk perjalanan dari beberapa Provinsi di Jawa yang menuju Jakarta, dan (2) Mandatory-Check untuk perjalanan dari Sumatra menuju ke Jawa dan Jakarta.

Antisipasi lanjakan kasus Covid-19 tersebut sangat diperlukan, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi agar terus berlanjut di Kuartal II dan selanjutnya. Sementara itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang diandalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, sampai dengan 11 Mei 2021 realisasinya mencapai Rp172,35 triliun atau 24,6 persen dari pagu Rp699,43 Triliun. Realisasi tersebut bertambah sebesar Rp49,01 triliun dari realisasi Kuartal I lalu yang sebesar Rp123,26 Triliun, dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Kesehatan Rp24,90 triliun atau mencapai 14,2 persen dari pagu sebesar Rp175,22 triliun;

- Realisasi Perlinsos Rp56,79 triliun atau mencapai 37,8 persen dari pagu sebesar Rp150,28 triliun;

- Realisasi Program Prioritas Rp21,8 triliun atau mencapai 17,6 persen dari pagu sebesar Rp.123,67 triliun;

- Realisasi Dukungan UMKM dan Korporasi Rp42,03 triliun atau mencapai 21,7 persen dari pagu sebesar Rp193,53 triliun;

- Realisasi Insentif Usaha Rp26,83 triliun atau mencapai 47,3 persen dari pagu sebesar Rp56,72 triliun.

Sedangkan untuk penyaluran Perlindungan Sosial (Perlinsos), telah dilakukan upaya percepatan sehingga sampai dengan 11 Mei 2021 realisasinya sebagai berikut:

- Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp13,83 triliun atau 48,19 persen dari anggaran Rp28,71 triliun;

- Kartu Sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20 persen dari anggaran Rp45,12 triliun;

- Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai Rp11,18 triliun atau 98,39 persen dari anggaran Rp12,0 triliun;

- Program BLT Desa mencapai Rp2,51 Triliun atau 17,41 persen dari anggaran Rp14,4 triliun.

Di samping itu, perkembangan kinerja dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 10 Mei 2021 sebagai berikut:

- Realisasi KUR Jan 2021 s/d 10 Mei 2021 sebesar Rp90,30 triliun (35,69 persen dari target 2021 sebesar Rp253 triliun), diberikan kepada 2,49 juta Debitur, sehingga total Outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp232,24 triliun dengan NPL 0,71 persen- Penyaluran KUR selama 2021 berdasarkan jenis, yaitu KUR Super Mikro (4,70 persen), KUR Mikro (62,07 persen), KUR Kecil (33,20 persen), dan KUR untuk PMI (0,02 persen).

“Ekonomi Indonesia akan rebound di tahun 2021. Dengan kontraksi ekonomi di Q2-2020 yang sebesar -5,32 persen, PDB Harga Konstan (ADHK) di Q2-2020 turun menjadi hanya Rp2.589,8 triliun. Jika PDB di kuartal 2-2021 dapat dikembalikan ke level normal kuartal 2-2019 saja (Rp2.735,4 triliun), maka growth pada Q2-2021 sudah mencapai angka 6,3 persen. Kalau ditambah dengan berbagai extra-efforts yang telah dilakukan, maka optimis pertumbuhan di Q2-2021 bisa di kisaran 7 persen,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menambahkan bahwa secara spasial, sektor-sektor yang tumbuh positif di lebih dari 60 persen Provinsi adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

“Perbaikan pertumbuhan Ekonomi sudah terjadi di berbagai Provinsi. 10 Provinsi yang sudah tumbuh Positif adalah Riau (0,41 persen); Papua (14,28 persen); Sulteng (6,26 persen); Jogja (6,14 persen); Sulut (1,87 persen); Sultra (0,06 persen); NTT (0,12 persen); Papua Barat (1,47 persen); Babel (0,97 persen); dan Malut (13,45 persen),” kata Airlangga. Selanjutnya, Airlangga juga mengatakan bahwa ada 10 Provinsi yang menyumbang 77,71 persen terhadap total PDB nasional di Q1-2021.

Perkembangan Penanganan Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa antisipasi sudah dilakukan dan ketersediaan Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit cukup aman. Tersedia TT untuk Isolasi sekitar 70.000, yang terisi sekitar 20.000 TT. Adapun, TT untuk ICUseluruh Indonesia memiliki 7.500 TT, dan sudah terisi 2.500 TT. “Semoga pasca Lebaran/ liburan panjang, kenaikannya tidak tinggi, sehingga cadangan TT untuk Isolasi dan ICU tidak usah dikhawatirkan”, kata Menkes.

Obat-obatan juga dilengkapi dan stok obat- obatan di Rumah Sakit juga sudah diisi. Jumlah vaksin yang masuk ke Indonesia pada bulan Mei ini cukup banyak. Saat ini adalah momentum untuk percepatan vaksinasi agar ditingkatkan lagi dan diutamakan untuk para lansia.

Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana agar kasus Covid-19 di Indonesia tidak melonjak.

Untuk itu, bagi masyarakat yang kembali dari berpergian diharapkan kesediaannya untuk melakukan karantina mandiri di tempat masing-masing, utamanya yang baru saja bepergian dari daerah zona merah dan zona oranye. Masyarakat diharapkan patuh terhadap semua kebijakan dan aturan yang diterbitkan Satgas Pusat dan pengaturan oleh Satgas Daerah.

Penerapan PPKM Mikro tahap berikutnya, akan diperpanjang mulai 18-31 Mei 2021 dengan cakupan tetap di 30 Provinsi dan pembatasan kegiatan masyarakat tetap sama dengan tahapan sebelumnya. Para Kepala Daerah diharapkan lebih memperkuat koordinasi dengan Forkompimda, penguatan Satgas Daerah dan pemberdayaan Posko-Posko sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan RT/RW.