Ini Kajian Akademisi Terkait Pemindahan Ibu Kota

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Jokowi memutuskan ibu kota Indonesia dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Informasi ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai rapat pembahasan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Senin (29/4).

Rencana pemerintah pusat untuk meneruskan kajian dan implementasi pemindahan pusat pemerintahan RI itu langsung mendapatkan sambutan berbagai pihak. Di antaranya, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Lampung I.B. Ilham Malik.

Akademisi Universitas Bandar Lampung ini mengatakan, dengan adanya keputusan tersebut tentu saja ada banyak pihak yang berkepentingan. Karena itu, hal yang bersifat objektif menjadi buram dan kabur. Sebab selalu saja dipenuhi berbagai kepentingan.

Karena itu, pemerintah harus dapat mendengarkan dengan hati-hati semua masukan yang ada. Sebab, tidak semua hal dapat dilihat dan diambil keputusannya dengan cepat.

”Kadang pada beberapa hal, perlu secara lapis demi lapis, dibuat telaah, tinjauan ulang, telaah ulang, hingga dapat dilihat dengan lebih jelas secara skematis kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan yang nantinya akan diputuskan,” ujarnya Selasa (30/4).

Penerima beasiswa Pemerintah Jepang Monbukagakusho MEXT 2015 ini menjelaskan, pemindahan pusat pemerintahan RI bermula dari gagasan pada era Soekarno.

Tetapi, kata dia, gagasan itu tentu saja harus diuji oleh keadaan, teknologi dan situasi sosial ekonomi. Secara geografis dan demografis harus ditelisik dengan seksama, yang kemudian dikombinasikan dengan masalah pertahanan dan keamanan, keadilan, aksesibilitas, pembiayaan, dan sebagainya.Apalagi ibukota atau pusat pemerintahan yang baru ini nanti memberikan imbas secara abadi, hingga dunia berakhir.

Karena itu, banyak intelektual dan sejarawan perencanaan wilayah yang memiliki independensi, memberikan warning secara ketat terkait dengan proses, prosedur, dan implementasi pemindahan pusat pemerintahan atau bahkan pemindahan ibu kota”We can learned from the other countries (kita bisa belajar dari negara lain), ucapnya.

Karena, terus dia, sudah banyak negara yang melakukan pemindahan pusat pemerintahan. Untuk itu, kita belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang mereka capai.

”Kesemuanya, berhasil atau gagal, ternyata tetap melalui proses yang berdarah-darah. Tidak mudah dan bahkan sangat sulit. Ketahanan komitmen kebijakan menjadi sangat berperan penting. Tetapi secara bersamaan juga harus dapat secara terbuka membuka ruang bagi usulan yang lebih baik dari pada konsep sebelumnya,” ingatnya.

Dia melanjutkan, sejarah telah mencatat bahwa Lampung sudah menawarkan diri sebagai lokasi alternatif bagi pusat pemerintahan dan ibu kota baru bagi Indonesia. Kajian komprehensif sudah dilakukan pada 2010 oleh Laboratorium Otonomi Daerah (Lab OTDA) Universitas Lampung dan Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) Universitas Bandar Lampung.Kedua lembaga universitas ini membentuk TIM LIMA (Tim 5) dan bekerja bersama untuk melihat kelayakan Lampung sebagai pusat pemerintahan RI.

Sambutan dari pemerintah saat itu sangatlah baik dan bahkan menyatakan bahwa Lampung dan Palangkaraya menjadi dua lokasi yang paling bisa dipertimbangkan sebagai lokasi baru.

Tentu saja, jika Lampung memiliki keinginan mendapatkan advantage dari pemindahan pusat pemerintahan RI ke Lampung, maka pemerintah daerah harus melakukan pendekatan kepada pemerintah agar dapat dengan serius menjadikan Lampung sebagai alternatif kuat sebagai lokasi baru pusat pemerintahan dan ibu kota

”Masalahnya, apakah pemerintah daerah sudah memiliki kesamaan pandangan tentang Lampung sebagai lokasi baru pusat pemerintahan RI? Mungkin belum!,” paparnya.

Karenanya, TIM LIMA akan melakukan roadshow sesegera mungkin untuk memastikan ada pemahaman dan kesamaan pandangan sehingga bisa bekerja bersama untuk bersama-sama mendorong dan meyakinkan pemerintah untuk menjadikan Lampung sebagai alternatif utama lokasi baru pusat pemerintahan.

Dia menjelaskan, kajian teknis awal sudah dilakukan oleh TIM LIMA dan seluruh lembaga negara sudah menerima dokumen tersebut, terutama Presiden SBY, sekretariat negara, MPR/DPR/DPD, Bappenas, dan TNI/POLRI.”TIM LIMA melakukan hal ini sebelumnya dengan alasan bahwa hal ini adalah demi bangsa dan negara,” tegasnya.

Menurutnya, Universitas Indonesia melakukan hal serupa dengan menjadikan Palangkaraya sebagai opsi. Sehingga, ada dua institusi yang tercatat pernah memberikan masukan secara komprehensif yaitu TIM LIMA dengan usulan Lampung sebagai lokasi baru dan tim dari UI yang memperkuat usulan lama yaitu Palangkaraya.

”Mana opsi yang akan dipilih oleh pemerintah pusat? Tentu saja, hal ini akan sangat bergantung pada tahap kajian komprehensif lanjutan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat,” paparnya.

Tetapi, tentu saja, TIM LIMA saat ini sedang menyiapkan diri untuk masuk dalam pembahasan isu ini pada level nasional dan internasional. Hal ini dengan harapan agar Lampung dapat diterima sebagai lokasi pusat pemerintahan RI yang baru.

Sebagai informasi, imbuh dia, TIM LIMA terdiri dari Dr. Syafarudin M.A.; Dr. Eng. I.B. Ilham Malik, S.T., M.T, A.T.U.; Arizka Warganegara M.A., Ph.D; Dr Ahmad Faisol, S.E., M.M.; dan Dr. Bagus Sapto, S.T., M.T.Terpisah, Dr. Syafarudin menambahkan pada 2011, asisten Staf Khusus Bidang Otonomi Daerah Thanon Staf Velix Wenggai pernah jemput bola menemui TIM LIMA di Lampung.

”Kala itu, mereka juga mendengarkan pesentasi kami,” katanya.

Dia mengatakan, TIM LIMA juga sudah menyerahkan dokumen tersebut ke pemerintah pusat dan publik karena wacana tersebut milik publik

”Tindak lanjutnya bergantung pemerintah, publik, dan semua stakeholders. Kita mengalir saja melaksanakan tanggung jawab sebagai akademisi dan memberikan hasil-hasil pikiran dan kajian bagi kepentingan bangsa,” paparnya.