Industri Kapal akan Memberikan Efek Domino

IVOOX.id, Jakarta -- Guru Besar Universitas Indonesia Sunaryo meminta pemerintah mulai memperhatikan infrastruktur laut. Infrastruktur tersebut tidak hanya seputar sarana prasarana seperti pelabuhan, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan industri kapal.

Sunaryo menegaskan pentingnya peningkatan industri perkapalan, lantaran bisa memberi efek domino bagi industri lainnya.

Ia mencontohkan, perkembangan ekonomi Korea Selatan diawali dengan fokus pada peningkatan industri perkapalan.

"Biasanya kalau industri perkapalan maju, industri yang lainnya akan maju karena induknya industri itu adalah perkapalan, contohnya di Korsel," kata Sunaryo ketika diskusi Ekonomi Maritim di Posko Cemara, Jakarta Pusat, kemarin.

Pengajar program studi teknik perkapalan tersebut mengatakan, memang pemerintah saat ini tengah berada di jalur yang tepat, seiring dengan dicanangkannya ide tol laut oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2014.

Meski, ia tak memungkiri dalam perjalanannya menemui rintangan, sehingga belum tercapai maksimal. Akan tetapi, ia menilai perlu perhatian lebih agar tujuan menjadi poros maritim dunia dapat tercapai.

"Memang masih banyak ketidaksempurnaan, tapi track ke sana sudah bagus sekali. Dengan memajukan Indonesia bagian timur sehingga terjadinya pembangunan merata di Indonesia," kata Sunaryo.

Sunaryo menjelaskan nantinya akan terjadi perdagangan antara wilayah barat dan timur, sehingga membuat biaya logistik bisa ditekan turun.

"Upaya itu bisa terwujud salah satunya melalui ide tol laut itu," kata Sunaryo.

Maka dari, ia menilai pemerintah harusnya saling menopang antara industri perkapalan dan infrastruktur sebagai penunjang tol laut tersebut.

Sedang dikebut

Ketua Indonesia German Maritime Forum (IGMF) Iwan Satriawan Sukardi menilai industri perkapalan harus masuk ke dalam kategori infrastruktur yang saat ini sedang dikebut pemerintah.

Bahkan, ia meminta Presiden Jokowi merumuskan hal tersebut dalam debat pilpres edisi kedua besok.

"Untuk masukan debat besok bahwa industri perkapalan pada kategori infrastruktur di Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Itu aja intinya harus masuk di debat besok, poin terpenting itu," kata Iwan.

Hal tersebut dilakukan guna mempercepat proses menuju pusat maritim dunia. Saat ini, kata Iwan, apa yang dilakukan pemerintah telah berada dalam jalur yang tepat.

Akan tetapi, ia tak memungkiri adanya beberapa kelemahan yang membuat proses menuju cita-cita tersebut sedikit mengalami hambatan.

Salah satunya adanya ego sektoral yang membuat setiap instansi memiliki cara tersendiri dalam menciptakan poros maritim tersebut.

Misalnya, di satu sisi menilai membakar kapal bagus, di satu sisi, tidak. Maka ini harus dikomunikasikan dengan baik," kata Iwan.

Maka dari itu, ia meminta pemerintah bisa meningkatkan infrastruktur dan industri perkapalan, lantaran bisa mendongkrak pendapatan negara.

Ia mengatakan potensi poros maritim dunia harus dimanfaatkan dengan baik.

"Potensi ekonomi martim 1,33 triliun dolar per tahun. Ini Harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab."

Maka dari itu, Iwan menyarankan pemerintah melakukan peningkatan sistem informasi pengendalian sektor maritim Indonesia dan digitalisasi road map proses pencapaian menuju pusat maritim dunia. (Adhi Teguh)