Impikasi Politik Kasus PLTU Riau-1 Bagi Golkar

IVOOX.id, Jakarta - Kasus dugaan suap yang menyeret sejumlah elit Partai Golkar yang kini ditangani KPK, telah menjadikan partai berlambang pohon beringin ini ditarik-tarik dalam proyek PLTU 1. Secara institusional, Partai Golkar harus memastikan tidak terlibat dalam urusan proyek yang kini ditangani KPK itu. Terlebih, di masa kampanye Pemilu 2019 ini.

Pengungkapan kasus dugaan suap proyek PLTU 1 yang kini ditangani KPK terus menggelinding. Tersangka suap proyek PLTU yang juga kader Partai Golkar Eni Maulani Saragih menyebutkan jika tindakannya mengawal proyek PLTU 1 merupakan perintah dari pimpinan partai. "Dari awal saya ditugasi partai untuk mengawal PLTU Riau-1 ini," ujar Erni di gedung KPK, Rabu (26/9/2018).

Eni tidak merinci siapa atasan yang dimaksud. Hanya saja Erni memastikan atasan yang dimaksud yang menjadi pimpinan pada masanya. Ia memastikan ia mendapat tugas untuk mengawal proyek ini. "Pokoknya atasan saya pada zamannya," sebut Eni.

Pernyataan Eni ini sebenarnya bukan hal yang baru. Akhir Agustus lalu saat dirinya usai diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi juga mengungkapkan hal serupa. Kala itu, Erni menyebutkan dirinya menjadi petugas partai yang mendapat tugas dari atasannya. "Saya petugas partai, kalau ada (perintah) pasti kan saya ada Ketua Umum," ucap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini tanpa merinci siapa ketua umum Partai Golkar yang dimaksud.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah keterlibatannya dalam proyek PLTU Riau-1 yang kini tengah diseldiki komisi antirasuah itu. "Saya tidak pernah sekalipun terlibat Proyek PLTU Riau-1," tepis Airlangga dalam siaran pers yang diterima, Rabu (26/9/2018).

Airlangga menyebutkan soal pendanaan Partai Golkar telah terencana. Dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar memastikan tidak pernah memerintahkan kepada kader Partai Golkar untuk mencari dana yang tidak benar dan melanggar hukum untuk kepentingan kegiatan partai.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengakui soal pertemuan dirinya dengan Idrus Marham, Erni Maulani Saragih serta Johanes Kotjo pada 17 Januari 2018, tak lama Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial. "Beliau datang bersilaturahmi ke rumah saya, namun tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, Sdr. Idrus Marham ternyata ditemani oleh Sdr. Johannes Kotjo dan Sdri. Eni Saragih," beber Airlangga.

Hanya saja, mantan anggota DPR RI ini memastikan dalam pertemuan tersebut materi pembicaraannya seputar organisasi antara pimpinan dan pengurus di Partai Golkar. Airlangga menyebutkan selain Idrus dan Erni, pengurus lainnya yakni Melchias Mekeng juga turut serta dalam pertemuan tersebut. "Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun," bantah Airlangga.

Penjelasan Airlangga ini menepis pernyataan Erni Maulani Saragih yang menyebutkan tindakannya terkait pengawalan Proyek PLTU Riau-1 atas perintah pimpinan partai. Kendati dalam pernyataannya, Erni tak secara spesifik menyebut ketua umum di era siapa dirinya bertindak.

Selain Erni Maulani Saragih yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan politisi Partai Golkar yakni Idrus Marham dalam kasus serupa. Idrus Marham disangka KPK memiliki andil dalam mendorong penandatanganan Purcahse Power Agreement dalam proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Partai Golkar itu mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial di Kabinet Kerja Jokowi.

Dalam kasus ini Partai Golkar mestinya memiliki kepentingan untuk memastikan kasus yang melilit sejumlah kader Partai Golkar tidak terkait dengan Partai Golkar. Tidak sekadar itu, Partai Golkar semestinya juga responsif dengan menegakkan pakta integritas di internal partai. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini agar mengundurkan diri dari posisinya baik di jabatan struktural partai maupun jabatan publik.

Kepastian tidak terlibatnya institusi Partai Golkar dalam kasus ini akan memberi dampak positif bagi partai ini agar terbebas dari isu korupsi dalam proyek senilai Rp12,87 triliun ini. Terlebih, masa kampanye Pemilu 2019 telah dimulai sejak awal pekan ini. Kasus ini jika tak segera dibereskan tentu akan memengaruhi elektabilitas partai terkuat di era Orde Baru ini.