Iklim Investasi Terus Diperbaiki

IVOOX.id, Jakarta. - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ingin lebih dari 5%, diperlukan iklim investasi yang sehat.

Untuk mewujudkan hal itu, menurut dia, perlu kombinasi kebijakan seperti mengurai hambatan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, transportasi, serta pembangkit tenaga listrik. Selain itu, Indonesia perlu membangun pelabuhan dan bandara, serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan re-volusi industri 4.0.

“Indonesia selalu dilihat sebagai negara yang prospektif. Namun, banyak hambatan, seperti infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengatasi isu tersebut seperti membangun jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain,” ujarnya saat berbicara di hadapan mahasiswa Indonesia di Columbia University, New York, Amerika Serikat, Rabu (10/4) waktu setempat, seperti yang diunggah di situs Kemenkeu, Kamis (11/4).

Selain itu, kata Menkeu, iklim investasi yang baik harus didukung peraturan. Pemerintah, kata dia, telah menyimplifikasi prosedur investasi dengan One Single Submission sehingga investor tidak perlu mendatangi berbagai kementerian/lembaga, baik di pusat maupun daerah untuk mengurus perizinan.

Faktor lain yang juga tak kalah penting, kata Sri Mulyani, ialah sumber daya manusia (SDM). “Indonesia memiliki banyak tenaga kerja. Namun, untuk mendapatkan yang terlatih dan terdidik sangat terbatas di Indonesia. Kapasitas mereka belum optimal,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan selama ini pemerintah sudah membenahi SDM dengan menyiapkan alokasi dalam APBN untuk pendidikan sebesar 20%, jaring pengaman sosial 10%, dan kesehatan 5%.

Namun, ada berbagai tantangan untuk penyerapan anggaran bidang pendidikan, antara lain pembelanjaan untuk kualitas pendidikan yang merata dan penguatan sinergi dengan daerah, juga penyediaan pendidikan yang bisa menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta kebijakan fiskal yang memadai untuk mendorong partisipasi swasta.  

Menkeu menambahkan, selain hal-hal tersebut, reformasi birokrasi institusi publik juga perlu terus dilakukan, termasuk area yudisial agar memperoleh kepastian hukum.

“Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi birokrasi sejak lama, tapi lembaga yudisial masih banyak yang belum melakukannya atau baru saja memulai di tahap awal,” kata Sri Mulyani.

Dukungan pengusaha

Dalam kesempatan berbeda, Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengakui di tengah kondisi global yang tidak menentu, mendongkrak pertumbuhan ekonomi bukan perkara mudah.

Menurut dia, dalam kondisi itu, Indonesia masih bisa tumbuh 5,17% pada 2018. Sebenarnya, kata Hariyadi, angka itu bisa naik lebih tinggi lagi, tapi harus ada proses yang mesti dilewati.

Para pengusaha, kata dia, mengapresiasi langkah pemerintah yang gencar membangun infrastruktur seperti ribuan kilometer jalan baru, bendungan untuk kepentingan irigasi, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur listrik.

“Membangun infrastruktur itu bukan perkara gampang. Ada sinyal positif yang semakin kencang sebetulnya,” ujar dia.