ICW : Ada Perubahan Perilaku Koruptif, Angka Korupsi Di Era Jokowi Tetap Tinggi

IVOOX.id, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hingga tahun 2018, di era pemerintahan Jokowi angka korupsi tetap tinggi, sama seperti periode sebelumnya.

Kordinator ICW Ade Irawan mengungkapkan fakta ini dalam diskusi ”Menakar Komitmen Anti Korupsi Era Presiden Joko Widodo” di Kantor ICW, Jakarta (17/9).

"Kami, ICW, belum puas dengan kondisisekarang ini. Ada beberapa indikator, tren pemberantasan korupsi, tren vonis, dan lain-lain. Kalau dilihat trennya, jumlah kasus korupsi tetap tinggi," jelas Ade.

Ade mengungkapkan ada perubahan pola perilaku  koruptif di Era Jokowi. Sekarang ada kombinasi antara korupsi politik dan korupsi birokrasi.

"Kalau lihat pola korupsi sekarang, polanya jauh berbeda dari sebelumnya. Ada kombinasi antara korupsi politik dan korupsi birokrasi. Kalau melihat kombinasi itu ada problem di parpol terkait pendanaan parpol," kata Ade.

Menurut data ICW, selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp 211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Tren korupsi ini mengalami peningkatan dari tahun 2016.

Pada 2016 kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017.Peningkatan tidak hanya dari jumlah kerugian uang.

Pada tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi pada 2017.

Jika kita melihat kebelakang, kegaduhan yang terjadi di KPK menjadi catatan merah bagi komitmen pemerintah dalam memberantas Korupsi. Mulai dari kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto selaku pimpinan KPK hingga penyerangan terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK. Jokowi juga tersandera mayoritas partai politik pendukungnya di parlemen yang berupaya melemahkan KPK melalui rencana Revisi UU KPK maupun pembentukan Pansus Hak Angket KPK.

Kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dibawah Jaksa Agung HM Prasetyo (mantan politisi dari Partai Nasdem) dalam memerangi korupsi jauh dari memuaskan. Kinerja Kejaksaan jauh dibawah pencapaian KPK yang berhasil mengungkap skandal korupsi kelas kakap.

Beberapa pihak menilai program pemberantasan korupsi tampaknya bukan prioritas utama pemerintahan Jokowi. Dua tahun pertama Jokowi lebih memprioritaskan lahirnya sejumlah paket kebijakan ekonomi dan konsolidasi partai politik pendukung pemerintah.