Hipmi Siap Penuhi Harapan Presiden Soal Pangan

iVooxid, Yogyakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan siap memenuhi kebutuhan pangan domestik melalui pengembangan sektor pertanian terpadu di daerah, sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

"Kami pastikan mampu memasok kebutuhan pangan masyarakat di daerah dengan konsep pertanian terpadu," ujar Ketua Bidang Agribisnis, Agroindustri dan Kemaritiman Hipmi DIY, Yanuar Reza Yulias saat ditemui di Yogyakarta, Rabu (30/11/2016).

Menurut dia, konsep pertanian terpadu adalah penanaman bahan pangan yang sejenis atau berasal dari satu famili sehingga bisa mengoptimalkan lahan yang ada.

Langkah itu, kata dia, sekaligus dapat mengefektifkan pembiayaan yang diperlukan untuk memelihara dan mengembangkan lahan pertanian tersebut.

Misalnya, tanaman cabai yang disatukan dalam area yang sama dengan daun bawang dan tomat. Sehingga hasil yang dicapai bisa optimal dan memberikan keuntungan bagi petani dan pelaku usaha.

Meski demikian, untuk mendorong peran serta pengusaha lokal, pihaknya mengharapkan pemerintah memberikan keberpihakan dan dukungan insentif bagi pengusaha lokal untuk mengembangkannya.

"Masalah selama ini adalah ketia pengusaha lokal mengembangkan sektor pertanian yang diinginkan pemerintah, namun begitu panen yang terjadi adalah pemerintah ingkar janji. Akibatnya sangat merugikan petani dan pengusaha lokal. Jadi harus saling berkomitmen untuk bersama membangun perekonomian bangsa," papar Yanuar.

Intinya, kata dia, Indonesia memiliki potensi yang sangat melimpah untuk tidak lagi tergantung pada produk-produk bahan pangan impor.

"Tolong beri kesempatan dan dukung Hipmi DIY, paling tidak selama dua tahun ke depan, pasti kami akan berikan kontribusi yang lebih besar bagi ekonomi DIY," tegas Yanuar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan kesedihannya jika mendengar laporan Indonesia masih melakukan impor pangan. Pasalnya, Presiden meyakini bahwa beberapa pangan penting harusnya bisa menanam Indonesia, sehingga bisa mengurangi praktik impor bahan pangan, seperti buah, jagung dan beras.

Karena itu, lanjut Presiden, pemerintah akan terus meningkatkan dana desa hingga Rp120 triliun pada tahun 2018 guna mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kita berharap dana desa ini bisa digunakan untuk membangun irigasi, embung-embung yang bisa sebagai kantong air sehingga bisa meningkatkan produksi pangan nasional," harap Presiden. (ant)