Hipmi Minta Subsidi Bunga KUR Jangan Dipangkas

iVooxid, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah jangan memangkas subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) karena program tersebut sangat strategis guna mengatasi pelemahan ekonomi dan ancaman pengangguran di Tanah Air.

"Hipmi meminta pemerintah tidak memangkas subsidi bunga KUR," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Bahlil mengemukakan hal itu terkait dengan adanya wacana rencana untuk mengalokasikan anggaran subsidi untuk bunga KUR yang lebih besar pada tahun ini daripada tahun lalu.

Menurut dia, Hipmi memahami pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga butuh penghematan di sana-sini. Akan tetapi, seharusnya program yang penting tidak dipangkas.

Namun, lanjut dia, penyaluran KUR merupakan program yang sangat strategis sebab untuk sektor produktif yang dapat mendorong perekonomian rakyat dan menciptakan permintaan domestik yang kuat.

"Ekonomi kita titik lemahnya pada sisi permintaan, KUR bisa bantu di sini dan dia menciptakan lapangan kerja serta mencitpakan pengusaha-pengusaha baru," kata Bahlil.

Ketum Hipmi mengatakan bahwa Presiden dan pihaknya sudah menyepakati upaya mendorong bunga KUR hingga 7 persen pada tahun depan.

Dengan demikian, subsidi bunga KUR semestinya ditambah. Namun, rencana tersebut akan sulit terealisasi bila pemerintah, kemudian memutuskan akan memangkas subsidi tersebut.

Hipmi menyinyalir rendahnya serapan subsidi bunga KUR tersebut disebabkan bank-bank penyalur KUR tidak serius menerapkan bunga "single digit".

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemberian kredit usaha rakyat harus menyasar para petani dan nelayan karena penyaluran kredit ini masih banyak dinikmati sektor perdagangan besar.

"KUR mestinya menyasar kredit mikro. Komposisi yang sekarang belum sesuai dengan komposisi perekonomian kita. Kita ingin KUR ini lebih disalurkan kepada petani, nelayan, dan peternak," kata Darmin seusai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Menurut Darmin, salah satu penyebab tersendatnya realisasi KUR ke sektor pertanian adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki kalangan bank penyalur untuk menjangkau para calon debitur di lapangan.

Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa pemerintah perlu teratur dan disiplin dalam mengalokasikan anggaran untuk menyubsidi bunga KUR agar janji penurunan suku bunga KUR hingga 7 persen pada tahun 2017 dapat tercapai.

"Pemerintah setiap tahun harus secara teratur dan dispilin menyiapkan subsidi untuk bunga. Kalau tidak, bunganya akan kembali ke 12 hingga 15 persen," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat (16/9).

Pada tahun 2016, pemerintah sudah menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen dari 2015 sebesar 12 persen, dan 2014 yang sebesar 22 persen. Pada tahun 2017, pemerintah berencana menekan bunga KUR hingga 7 persen. (ant)