Hasto Sebut Supremasi Hukum Berubah Jadi Supremasi Kekuasaan

IVOOX.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap arah demokrasi di Indonesia, menyebutkan bahwa supremasi hukum telah berubah menjadi supremasi kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi yang bertajuk "Membuka Kotak Pandora: Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024".

Hasto menyoroti pemilihan umum yang seharusnya menjadi cermin peningkatan kualitas demokrasi, namun dianggap telah direduksi menjadi alat legalitas untuk memperpanjang kekuasaan pemerintah, terutama melalui praktik nepotisme.

Menurut Hasto, salah satu contoh dari perubahan ini adalah keinginan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari "kotak Pandora" kecurangan yang telah terbuka dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Dalam catatan saya, ada lima kotak yang sudah dibuka. Pertama, supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan. Akibatnya, pemilu yang seharusnya mencerminkan peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto seperti dikutip dari YouTube Channel Dirty Election , Minggu (7/4/2024).

Hasto juga menyoroti sikap hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, yang menurutnya telah direduksi menjadi sikap kekeluargaan.

Kemudian ia menegaskan bahwa reduksi tersebut berdampak pada matinya peran MK sebagai penjaga demokrasi, padahal MK seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga demokrasi dan konstitusi.

Selain itu, Hasto juga menyinggung tentang ketidaknetralan aparatur negara dalam Pemilu 2024, menuduh terjadinya intimidasi yang dilakukan oleh aparatur negara yang diduga atas perintah tertinggi, yaitu dari Presiden.

"Kami meluruskan bahwa PDI Perjuangan ini loyal bagi bangsa dan negara. Kami cinta merah putih, kami cinta TNI/Polri, tetapi TNI yang dipakai untuk membela kedaulatan negara kita, menjaga kekuatan perdamaian dunia dan Polri yang menjaga supremasi hukum, bukan supremasi keluarga Pak Jokowi," tegas Hasto.

Dengan pernyataannya ini, Hasto Kristiyanto menekankan perlunya kembali memperkuat supremasi hukum dan demokrasi yang seharusnya menjadi landasan utama bagi negara dalam menjalankan segala kegiatan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum