Hadapi Tekanan Global, OJK Perkuat Koordinasi Dengan BI dan Pemerintah

IVOOX.id, Nusa Dua - Otoritas Jasa Keuangan memastikan akan terus meningkatkan koordinasi maupun komunikasi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

"Pemerintah, BI dan OJK telah menerbitkan bauran kebijakan jangka pendek dan menengah serta terus memantau perkembangan ekonomi yang terjadi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam diskusi "Navigating Indonesia’s Economy in The Global Uncertainties" di Nusa Dua Bali, Rabu (10/10).

Wimboh mengatakan sektor jasa keuangan perlu bersiap diri dalam menghadapi pergerakan ekonomi global, karena meningkatnya suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) berpotensi diikuti oleh kenaikan suku bunga domestik.

"Bank dan perusahaan pembiayaan perlu mengerahkan usaha ekstra untuk melakukan efisiensi. Hal ini akan mengurangi dampak kenaikan suku bunga pinjaman yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia menambahkan OJK juga akan mempromosikan pendalaman pasar keuangan dengan meningkatkan sisi suplai dari sisi permintaan serta menyiapkan dukungan infrastruktur.

"Kami telah menetapkan strategi nasional pendalaman pasar keuangan. Dengan ini saya berharap pasar keuangan kita akan tumbuh kuat dan mengurangi ketergantungan aliran modal asing," katanya, dikutip Antara.

Saat ini, kondisi Industri jasa keuangan sangat solid, yang didukung dengan data pemodalan yang cukup kuat, likuiditas yang baik, dan tingkat risiko yang terkendali.

Hal ini terlihat dari terjaganya rasio kecukupan modal perbankan pada kisaran 23 persen maupun tingkat pemodalan perusahaan asuransi yang berada diatas ambang batas.

"Likuiditas perbankan juga dalam kondisi yang cukup, 'excess reserve' perbankan mencapai sekitar Rp518 triliun. Hal ini memberikan 'buffer' yang cukup bagi sektor jasa keuangan dalam menghadapi tekanan," kata Wimboh.

Selain itu, intermediasi sektor jasa keuangan menunjukkan tren yang meningkat dengan pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 12,12 persen (yoy) dengan kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,74 persen.

Pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan ikut tercatat baik yaitu tumbuh 5,82 persen dengan NPF sebesar

3,11 persen.

"Kami terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan risiko kredit baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan untuk mencegah terjadinya krisis di sektor jasa keuangan," ujar Wimboh.