Habiskan Anggaran Rp70,5 triliun, KPU Pastikan Logistik Pemilu 2024 Tersedia

IVOOX.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu 2024 akan tetap berjalan lancar. Saat ini KPU Tengah mempersiapkan kebutuhan logistik. Persiapan peralatan yang diperlukan untuk pengumpulan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hasyim menjelaskan mekanisme persiapan logistik Pemilu dibagi menjadi dua tahap.

"Ada dua tahap. Tahap pertama melibatkan pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel. Kemudian, tahap kedua melibatkan surat suara, formulir, dan komponen lainnya." Ujarnya saat Konferensi Pers Kamis (21/9/2023).

Dalam upaya pengadaan logistik pemilu, KPU telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP telah menandatangani kontrak dengan berbagai penyedia barang logistik untuk Pemilu 2024.

Hasyim menekankan pentingnya ketersediaan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terutama surat suara, formulir, kotak suara, bilik, dan tinta, pada hari pemungutan suara. Ini menjadi hal utama karena melibatkan jumlah pemilih yang besar.

"Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyediaan alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara terutama untuk surat suara, formulir, kotak suara dan bilik dan tinta, itu memang harus tersedia pada hari pemungutan suara, itu adalah yang pertama jumlah pemilih," katanya.

KPU akan mencetak sekitar 1.208.921.320 surat suara dan menyediakan 4.164.552 kotak suara. Selain itu, segel plastik seperti kabel ties juga telah disiapkan, dengan jumlah lebih dari 24 juta segel plastik dan lebih dari 93 juta segel.

Logistik pemilu juga mencakup 61.161.473 sampul, 8.137.230 set formulir, 1.640.322 lembar alat bantu untuk pemilih tunanetra, dan 820.161 lembar daftar pasangan calon dan daftar calon tetap. Total anggaran yang dialokasikan oleh KPU untuk ini mencapai Rp70,5 triliun.

Untuk mempermudah pengadaan logistik ini, KPU telah membuat zonasi pemaketan yang terbagi dalam 17 zona di seluruh Indonesia. Pembuatan zonasi ini didasarkan pada karakteristik daerah dengan jumlah pemilih yang besar dan variasi dalam pemilihan daerah. Namun, perlu dicatat bahwa ada daerah yang memiliki jumlah pemilih yang sedikit dan berlokasi jauh dari pabrik pencetakan logistik pemilu.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa pembagian zonasi ini dilakukan untuk mengurangi biaya, dengan menggabungkan daerah dengan jumlah pemilih yang besar dengan daerah yang jumlah pemilihnya sedikit dan berlokasi jauh. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko ketidakminatan para vendor untuk mengambil proyek tersebut.

”Pembagian zonasi ini semacam subsidi silang karena pemilih yang besar akan digabungkan dengan daerah yang pemilihnya sedikit dan jaraknya jauh,” jelas Ketua KPU Hasyim Asy'ari.