Kalimantan Barat Jadi Percontohan Cegah Karhutla Berbasis KPH

IVOOX.id, Jakarta – Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dijadikan seagai polit project pencegahan karhutla berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH).

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , Bambang Hendroyono dalam rapat virtual bersama Pangdam XII/Tanjungpura, Pangdam Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Wakapolda Kalbar, Wakapolda Kalbar Brigjen Imam Sugianto, Gubernur Kalimantan Barat , Sutarmidji dan Walikota/Bupati se-Kalbar dan beberapa pihak terkait di Jakarta, Selasa (12/5)

Dalam arahannya Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan, bahwa telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang lima tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat

“Sebagai salah satu provinsi rawan, dijadikan Kalimantan Barat akan sebagai pilot project desain implementasi pencegahan karhutla berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH). Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada KPH, diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak”, ucap Bambang Hendroyono

Dalam kesempatan itu, Sutarmidji berharap melalui KPH seluruh potensi yang ada seperti tanaman buah, tanaman obat dan sumber pangan, akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat

Konferen yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak. Menurutnya di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla

Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan Gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil dibawah naungan KPH, akan dilengkapi dengan penguatan personel, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak.

Bambang mengatakan KPH, juga berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bersama-sama mencegah Karhutla. Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta hectare dari anggaran APBD. KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017.

Lewat sambungan video conference yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapakdi Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla.

“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla”, ucap Sutarmidji dari Pontianak.

Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar

Soal SDM yang bekerja di KPH, Sutarmidji menegaskan agar diisi oleh tenaga profesional dan kompeten bidang kehutanan yang berasal dari lulusan fakultas kehutanan. Bahkan Gubernur Kalbar tersebut mengusulkan kepada KLHK untuk dapat bersinergi dengan Kementerian Ristek Dikti, agar mahasiswa dari jurusan kehutanan dapat magang atau bekerja di resor KPH selama waktu tertentu sebagai pengganti tugas akhir skripsi di kampusnya.

Sutarmidji berharap melalui KPH seluruh potensi yang ada seperti tanaman buah, tanaman obat dan sumber pangan, akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat

Pada kesempatan tersebut, Pangdam Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyatakan personilnya siap membantu pelaksanaan di lapangan. Menurutnya Satgas Karhutla Kodam Tanjungpura sampai hari ini telah memadamkan titik api sebanyak 879 titik dengan luasan areal 130 hektar. Kondisi ini dikatakan Muhammad Nur, jika bandingkan dengan karhutla tahun 2019, turunnya cukup signifikan.

“Kita berharap mudah-mudahan dengan program yang ada di tambah nanti dengan pembentukan resor di unit-unit KPH bisa menekan lagi tingkat karhutla yang terjadi”, tambahnya.

Begitu juga dengan Wakapolda Kalbar Brigjen Imam Sugianto menyatakan kesiapan mendukung program KLHK dan Gubernur Kalbar, utamanya dalam upaya pengendalian karhutla baik dari aspek pencegahan, pemadaman dan penegakan hukum.

Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan musim kemarau 2020 secara umum normal, namun di beberapa wilayah diprediksi lebih kering dari musim kemarau tahun 2019. Puncak musim kemarau di daerah rawan karhutla di Pulau Sumatera seperti Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Tiga daerah tersebut diprediksi musim kemarau lebih awal, yaitu Mei 2020, sedangkan untuk Pulau Kalimantan musim kemarau dimulai Juli 2020.

Terkait dengan musim kemarau, Bambang Hendroyono menghimbau untuk terus melakukan komunikasi yang intensif dalam kaitan pencegahan karhutla, sehingga dengan komunikasi yang baik dan kerja bersama, karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin. “Saya berharap kedepan sinergi penguatan resor KPH dan Desa mandiri dapat menjadi kekuatan bersama mencegah karhutla”, pungkasnya menutup rapat.