Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Momentum untuk Mewujudkan Konsep “Trisentra Pendidikan” Ki Hajar Dewantara

IVOOX.id, Medan — Kemendikbud Pendidikan dan Kebudayaan merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, diperlukan kesungguhan dalam menata dan mengelolanya sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Harris Iskandar yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (31/3/2019).

“Kita harus bersyukur atas berbagai capaian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mulai dari PAUD-nya, sekarang ‘PAUDisasi’, (anak) umur 5–6 tahun wajib ikut PAUD. SD yang APK (angka partisipasi kasar)-nya sudah 100%. SMP juga sudah 100%. Hanya saja kita masih punya tantangan di SMA dan SMK. SMK secara nasional baru 86%,” disampaikan Dirjen Harris di Lapangan Benteng.

Dilanjutkannya, dengan “PAUDisasi”, kesiapan belajar anak-anak akan semakin meningkat sehingga _drop out_ tidak akan terjadi lagi. “Kita akan menyambut masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Harris.

Ditambahkan Harris, selain capaian mutu dan akses bagi peserta didik, kepedulian terhadap kesejahteraan guru turut menjadi perhatian besar Pemerintah. “Capaian tadi juga sudah menyampaikan bagaimana posisi dan peran guru di Indonesia yang sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dua pertiga anggaran kita untuk guru dan ini akan kita teruskan seiring dengan meningkatnya anggaran,” tuturnya.

Demikian juga halnya dengan pemajuan kebudayaan. Kebudayaan, menurut Dirjen Harris, merupakan hal penting karena salah satu ciri bangsa yang besar dan kaya adalah bangsa yang berbudaya. “Jadi kalau Amerika itu adalah _super power_ dalam bidang militer, Indonesia adalah _super power_ dalam bidang budaya.

“Itu yang bicara bukan kami, melainkan Asisten Dirjen Kebudayaan UNESCO, Francesco Bandarin. Jadi, seperti yang kita lihat tadi, berbagai atraksi dari anak-anak kita, mulai siswa SD, SMP, SMA dan SMK, merupakan sebuah bukti, betapa budaya kita itu sedemikian kaya dan beragamnya. Oleh karena itu, mari kita lestarikan sebagai modal kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Dirjen PAUD Dikmas.

Dilanjutkan Harris, acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan momentum bagi seluruh pemangku kepentingan demi penguatan pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

“Setelah capaian selama 4,5 tahun ini, kita tentu ingin lebih baik dan lebih maju lagi kedepannya. Jadi semoga sinergi antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sinergi pemerintah daerah dengan masyarakat segera terwujud sehingga trisentra pendidikan yang merupakan konsep Ki Hajar Dewantara bukan hanya sekadar konsep melainkan benar-benar membumi, menjelma menjadi mekanisme yang nyata di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Pada kegiatan ini, Kemendikbud menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada perwakilan empat siswa di Kota Medan yaitu Lukman Nul Hakim (SD), Dona Elisya (SMP), Adrian Ilham Ramadhan (SMA), Bay Haqi (SMK).

Berdasarkan data, bantuan Kemendikbud untuk Kota Medan pada tahun 2019 berjumlah Rp881,8 miliar, terdiri atas Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp72.177.300.000 untuk 130.681 siswa; Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp528.367.000.000 untuk 510.660 siswa; Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD dan SMP sebesar Rp3.532.657.000; Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp245.258.195.000 untuk 4.897 guru; Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) sebesar Rp1.719.000.000 untuk 573 guru; Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD) sebesar Rp19.185.600.000 untuk 31.976 siswa, serta; Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp11.532.300.000 untuk 6.873 siswa.

Dalam kesempatan ini, Walikota Medan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar, menyampaikan apresiasinya kepada Kemendikbud yang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendidikan di Kota Medan, mengingat pentingnya peranan pendidikan dalam menentukan keberhasilan pembangunan, terutama sumber daya manusia.

“Untuk itu, gebyar pendidikan dan kebudayaan menjadi sebuah momentum kolaborasi kebersamaan dari semua unsur yang telah mendukung kegiatan ini. Saya harapkan ada sinergi yang terbangun antara SKPD terkait, agar antara pendidikan dan kebudayaan saling sinkron sehingga pemerintah Kota Medan dapat menghadirkan karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera, Arsyad Lubis, dalam sambutannya mengatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2015–2019 adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi ini telah dijabarkan Pemerintah setiap tahun dalam rencana kerja pembangunan di masing-masing bidang berdasarkan agenda prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita pembangunan.

“Tahun 2019 merupakan tahun penting sebagai tahun terakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang memfokuskan pembangunan manusia Indonesia dengan tema ‘Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas’. Pendidikan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri dan beradab serta menentukan posisi bangsa kita di dalam era persaingan global dengan bangsa lain yang begitu ketat di masa ini. Pemerintah sudah berupaya secara terus menerus meningkatkan layanan pendidikan berkualitas yang merata bagi setiap warga negara, antara lain, melalui akses dan pemerataan layanan peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan,” tutur Arsyad.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dikatakan Arsyad, mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang telah turut berpartisipasi aktif memfasilitasi acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan ini. “Pemerintah Kota Medan mempunyai komitmen yang tinggi dalam memajukan pendidikan yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pemerintah Daerah. Kami menghimbau agar pemenuhan hak-hak pendidikan anak selalu menjadi prioritas kita, terutama memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu agar dapat terus melanjutkan pendidikannya. Program Pemerintah pusat melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK sangat perlu untuk mengurangi jumlah anak yang putus sekolah sehingga program ini harus kita dukung melalui kebijakan daerah agar visi pembangunan pendidikan yang bermartabat di Sumatera Utara dapat kita wujudkan bersama,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Arsyad berharap agar terjadi sinergi antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi terhadap hasil capaian program prioritas pendidikan kita di Sumatera Utara. “Sekali lagi kami tegaskan bahwa mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat sangat membutuhkan kerja sama yang harmonis dan sinergis, antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya. (Adhi Teguh)