FBI Ingatkan Potensi Protes Bersenjata di 50 Negara Bagian

IVOOX.id, Washington DC - FBI telah mengirim memo ke lembaga penegak hukum di seluruh negeri yang memperingatkan kemungkinan protes bersenjata di semua gedung DPR 50 negara bagian mulai 16 Januari, dan juga mengatakan sebuah kelompok bersenjata telah mengancam untuk melakukan perjalanan ke Washington, DC pada hari yang sama dan melakukan pemberontakan. jika Kongres mencopot Presiden Donald Trump dari jabatannya, menurut seorang pejabat penegak hukum senior.

Memo tersebut mencakup informasi yang diberikan oleh ATF, DEA, Departemen Pertahanan, Polisi Taman, dan Marsekal AS, di antara lembaga lainnya, menurut pejabat tersebut. Sebagian informasi berasal dari media sosial, sebagian dari sumber terbuka, dan sebagian dari sumber informasi lain.

Memo itu pertama kali dilaporkan oleh ABC News.

Pejabat penegak hukum senior mengatakan Pusat Koordinasi Krisis Nasional FBI mendistribusikan pembaruan ke lembaga penegak hukum sebagai ringkasan informasi ancaman yang mereka terima setelah serangan massa mematikan pada Rabu lalu di Capitol.

Meskipun memo tersebut membahas kemungkinan ancaman yang dibahas oleh aktor online pada 16 Januari hingga pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari, tidak berarti bahwa lembaga penegak hukum memperkirakan protes atau konfrontasi massa yang penuh kekerasan di setiap negara bagian.

Misalnya, juru bicara FBI di Boston berkata, “Pada saat ini, Divisi FBI Boston tidak memiliki informasi intelijen yang menunjukkan protes bersenjata yang direncanakan di empat ibu kota negara bagian di wilayah tanggung jawab kami. (ME, MA, NH, dan RI) dari 17-20 Januari 2021. ”

Juru bicara itu menambahkan, "Seperti biasa, kami terus berkomunikasi dengan mitra penegak hukum kami dan akan berbagi informasi intelijen yang dapat ditindaklanjuti."

Memo itu mengatakan bahwa kelompok bersenjata yang telah membahas perjalanan ke Washington pada 16 Januari mengatakan akan ada pemberontakan besar jika Kongres mencoba untuk menyingkirkan Trump melalui Amandemen ke-25. Petugas penegak hukum menunjukkan bahwa Kongres tidak dapat mencopot seorang presiden melalui Amandemen ke-25.(CNBC)