Erick Thohir Pastikan Merger Pelni, ASDP, dan Pelindo Dapat Restu Menhub

IVOOX.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa rencana merger tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Pelni (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, telah mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.  

"Yang Pelindo, Pelni, ASDP, kemarin kita sudah sounding juga ke Menteri Perhubungan, beliau dukung. Karena ini bagian solusi juga," ujar Erick saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Selasa (24/12/2024). 

Merger ini merupakan bagian dari upaya Kementerian BUMN untuk menyederhanakan struktur perusahaan BUMN. Erick menjelaskan, jumlah perusahaan BUMN akan dipangkas dari 47 menjadi 30 melalui proses konsolidasi. 

"Ya, termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan ke 30 itu," ujarnya. 

Erick juga memaparkan bahwa Kementerian BUMN telah merancang 45 program strategis untuk lima tahun ke depan. Program tersebut mencakup berbagai langkah penting, termasuk konsolidasi dan merger sejumlah perusahaan milik negara. 

"Ada 45 program yang akan kita dorong untuk lima tahun ke depan," kata Erick. 

Selain merger Pelindo, Pelni, dan ASDP, Erick menyebutkan bahwa konsolidasi juga dilakukan pada sektor perkeretaapian. PT KAI (Persero) direncanakan untuk bergabung dengan PT INKA (Persero). 

"Termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan menjadi 30, salah satunya ya itu KAI dan INKA. Semua ini butuh pengkajian dan proses," ujar Erick. 

Dalam rencana penggabungan ini, Erick mengungkapkan bahwa KAI akan dijadikan induk perusahaan yang membawahi INKA. Ia juga menyebut akan mempercepat proses ini dengan mengurus persetujuan di Kementerian Keuangan. 

Erick optimistis konsolidasi antara KAI dan INKA, serta beberapa perusahaan lainnya, dapat terealisasi pada 2025. "Kami harap perampingan ini bisa dilakukan pada tahun depan," katanya. 

Erick juga menyoroti rencana penggabungan perusahaan-perusahaan BUMN karya, seperti PT Hutama Karya (HK), PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT PP. Namun, kajian terkait merger ini perlu disesuaikan dengan kebijakan dan arahan dari menteri baru yang bertanggung jawab atas sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

"Kajian untuk karya-karya ini harus kita ulang. Surat pertama kan dulu jamannya Pak Bas (Basuki Hadimuljono). Sekarang, dengan menteri yang baru, kajian hukumnya harus pas," kata Erick. 

Dengan langkah-langkah strategis ini, Kementerian BUMN berharap konsolidasi dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.