Empat Negara Siap Hadiri Seminar Ombudsman di Palembang

IVOOX.id, Palembang- Sebanyak empat negara tetangga akan menghadiri pada seminar internasional Ombudsman yang bertemakan "A Better Public Service Delivery in The Era Of Disruption" di Palembang.

IVOOX.id, Palembang- Sebanyak empat negara tetangga akan menghadiri pada seminar internasional Ombudsman yang bertemakan “A Better Public Service Delivery in The Era Of Disruption” di Palembang.

Utusan negara yang menyatakan siap menghadiri seminar pada Senin (11/3) itu, yakni Australia, Thailand, Timor Leste dan Malaysia, kata Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai di Palembang, Minggu (10/3), seperti dilansir Antara.

Utusan negara sahabat itu nantinya berbicara pada seminar yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu akan berbagi pengalaman tentang pelayanan publik di negaranya masing – masing.

“Diharapkan mereka juga memberikan penjelasan tentang bagaimana mereka mengelola situasi pelayanan publik di negara mereka masing – masing,” ujar dia.

Adapun narasumber yang akan hadir antara lain Office of Commonwealth Ombudsman, Jaala Hinchcliffe, Ombudsman of Thailand, General (Ret.) Viddhavat Rajatanun, Provedoria dos Direitos Humanos e Justica, Ms. Jesuina Maria Ferreira Gomes dan Public Complaints Bureau Prime Minister’s Department Malaysia, Datuk Harjeet Singh.

Seminar internasional itu juga mendorong beberapa pembicara baik dari dalam maupun luar negeri membahas berbagai solusi untuk mengatasi tantangan atas disrupsi di berbagai bidang pelayanan publik di Indonesia.

Seminar internasional yang juga didukung Department Of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia itu bertujuan untuk membahas topik di atas dengan asumsi bahwa pelayanan publik yang diadakan birokrasi di Indonesia juga ditantang oleh situasi yang sama.

Ombudsman Republik Indonesia, sebagai pengawas pelayanan publik sepanjang tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018 telah menerima sebanyak 27.345 pengaduan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Peringkat tiga besar dugaan maladministrasi yang diterima adalah penundaan berlarut (undue delay), penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan. Sementara peringkat tiga besar instansi pelayanan publik yang banyak dikeluhkan adalah Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kementerian Pertanahan (BPN/ATR), kata dia.

Seminar internasional itu serangkaian memperingati hari ulang tahun Ombudsman RI ke-19.

Sementara Humas Ombudsman RI Anita mengatakan, seminar ini diikuti peserta eksternal dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara.

Selain itu juga para pemangku kepentingan yang kerap berinteraksi dengan Ombudsman RI seperti kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, pemerintah daerah se-Sumatera Selatan, para akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Selain itu peserta dari Internal Ombudsman.