Empat Menteri Jelaskan Soal Kaitan Bansos dengan Pilpres 2024

IVOOX.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan keterangan soal keterkaitan bantuan sosial (bansos) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir Effendy menyatakan bahwa program bansos yang dilaksanakan pemerintah telah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya ia menyoroti angka kemiskinan yang pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, dengan target kisaran 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara angka kemiskinan ekstrem pada periode yang sama berada di angka 1,12 persen.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemberian bansos terkait dengan mitigasi bencana El Nino yang terjadi pada akhir tahun sebelumnya hingga awal tahun 2024. Dampak El Nino ini, terutama pada produksi padi, menyebabkan penurunan produksi dan kenaikan harga beras, yang berdampak pada kenaikan inflasi pangan. Bansos diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kemungkinan peningkatan kemiskinan.

“Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga dalam siaran langsung di YouTube Channel RI.

Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa anggaran bansos telah disusun sejak awal 2023, sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024.

Kemudian Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa bansos tersebut telah dijalankan secara konsisten dan bahwa tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir, kecuali pada 2023 karena adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.

“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Tri Rismaharini menjelaskan bahwa anggaran Kemensos pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dia menyoroti bahwa alokasi bansos merupakan bagian penting dalam anggaran Kemensos, dan bahwa penurunan anggaran ini mempengaruhi kapasitas Kemensos dalam memberikan bantuan sosial.

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000," kata Risma.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri ini ditunda sementara karena pelaksanaan ibadah shalat Jumat, dan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB.

Penghadiran empat menteri ini menambah dimensi penting dalam proses penyelesaian perselisihan ini, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.