Ekspor Kelapa Sawit Ke Uni Eropa Terancam, Indonesia Galang Aliansi Dengan Negara-negara Penghasil Sawit

IVOOX.id, Jakarta – Ekspor sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa (UE) terancam. Hal ini dikarenakan rencana penghapusan penggunaan bio diesel dan CPO di negara-negara Eropa.

Rencana ini sudah disetujui oleh parlemen UE, dalam Sidang Pleno Parlemen Eropa (PE) telah mensahkan Resolusi mengenai Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of energy from renewable sources pada 17 Januari 2018 dengan perolehan suara 492 (mendukung), 88 (menolak), 107 (abstain) dan 64 tidak menentukan pilihan/tidak hadir. Untuk itu Pemerintah menggalang aliansi dengan negara-negara penghasil kelapa sawit.

Dengan diadopsinya Resolusi ini, PE meng-endorse proposal untuk target penggunaan renewable energy sebesar 35% dalam energy mix UE serta 12% target di bidang transport pada 2030. Selain itu, PE juga sepakat untuk phase out first generation biofuel (dari food and feed crops) pada 2030, sementara phase out untuk biofuel dari bahan baku palm oil pada 2021.

Disahkannya Report ini akan menjadi dasar (mandate) bagi Parlemen Eropa dalam putaran negosiasi segitiga (trilogue) dengan Komisi Eropa dan Dewan Eropa yang akan dilakukan 1 – 2 bulan pasca voting di Parlemen Eropa.

Artinya, Report belum merupakan keputusan final Uni Eropa/UE (dalam bentuk Directive yang bersifat mengikat bagi negara anggota UE). Keputusan final UE akan ditentukan oleh hasil rangkaian negosiasi trilogue dimaksud.

Menanggapi hal ini Pemerintah Indonesia menyatakan dalam release yang dikirimkan oleh KBRI, Burssel, menyayangkan dan menolak Report Parlemen Eropa yang melakukan diskriminasi mengusulkan untuk phase out palm oil based biofuel pada 2021.

Pemerintah juga menganggap resolusi ini bertentangan prinsip fair and free trade dan menjurus kepada crop apartheid, terlebih karena usulan phase out terhadap palm oil hampir satu dekade lebih awal dibanding terhadap crops-based biofuel lainnya pada 2030.

Pemerintah juga akan terus melakukan engagement (dialog) secara berkesinambungan, konstruktif, dan parallel dengan 3 institusi UE yakni Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa, terutama menjelang dan pada saat terjadinya perundingan trilogue.

KBRI Brussel telah menggalang aliansi dengan kedubes negara-negara produsen sawit di Brussel seperti Brazil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia, Ghna, Nigeria, Kenya, Thailand, dan Malaysia. Sebagai langkah bersama, akan disusun sebuah joint letter kepala perwakilan negara-negara produsen sawit kepada Parlemen Eropa sebagai bentuk “protes”.

Langkah lainnya, demarche kolektif secara langsung kepada Presiden Parlemen Eropa, Antonio Tajani, menjelang dilaksanakannya dialog segitiga antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa pada bulan Februari mendatang, yang akan membahas kebijakan UE pasca voting Report dimaksud.

Ada beberapa issu yang akan diangkat untuj memaksimalkan perundingan dengan Parlemen Eropa. Pertama, isu hubungan bilateral yang akan mengalami kemunduran jika hal ini di terapkan. Kedua, terkait isu kemiskinan yang akan ditimbulkan. Karena 17 juta jiwa termasuk petani kecil yang terlibat dalam industri ini.

Isu ini sangat penting bagi Indonesia. Karena berpotensi untuk menurunkan nilai ekspor RI ke UE secara keseluruhan mengingat salah satu komoditi ekspor utama RI ke UE adalah palm oil (senilai USD 2.5 miliar pada tahun 2017).

Nilai ekspor sawit RI ke UE Trend ekspor CPO RI ke UE pada periode 2013 – 2016 cenderung turun senilai 4 %. Namun, nilai ekspor CPO RI ke UE naik dari USD 1,8 miliar (Januari – September 2016) menjadi USD 2.5 miliar (Januari - September 2017). Untuk periode yang sama, ekspor CPO RI jenis biodiesel tercatat sebesar USD 19,3 juta (Jan – Sept 2016) menjadi 20.2 (Jan – Sept 2017). (Sumber: Eurostat, 2018)