Ekonomi Masih Sulit, BI Minta Anggaran Ditambah

IVOOX.id, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng mempertanyakan usulan kenaikan anggaran Bank Indonesia (BI). Saat ini, ekonomi sedang sulit hendaknya semuanya ngirit.

"Kita ingin mendapat informasi dan penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia, yang komprehensif tentang rancangan anggaran BI tahun 2019. Terutama menyangkut usulan kenaikan. Untuk apa dan alasannya kenapa," papar Melchi, sapaan akarabnya di DPR, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Kader Partai Golkar ini mengungkapkan, berdasarkan laporan sebelumnya, anggaran penerimaan BI pada 2019, diproyeksikan mencapai Rp29,1 triliun. Naik Rp 2,2 triliun ketimbang penerimaan 2018 sebesar Rp26,9 triliun.

Untuk operasional, kata dia, diproyeksikan Rp9,8 triliun. Naik Rp395 miliar ketimbang operasional BI pada 2018 sebesar Rp9,5 triliun.

Tahun depan, bank sentral mengajukan Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI), pos penerimaan operasional sebesar Rp29,1 triliun dan anggaran operasional Rp9,9 triliun.

Di mana, usulan anggaran penerimaan operasional naik 7,92% dibandingkan anggaran tahunan BI pada 2018 yang mencapai Rp26,96 triliun."Alokasi anggaran operasional itu mengalami kenaikan," ujar Perry Warjiyo. Gubernur BI.

Penerimaan BI, kata dia, salah satunya berasal dari pengelolaan aset berbentuk valuta asing (valas), sebesar Rp28,97 triliun. Naik 8,14% ketimbang 2018 sebesar Rp28,97 triliun.

Untuk penerimaan operasional kegiatan pendukung diusulkan Rp36 miliar. Adapun untuk penerimaan dari sisi administrasi diusulkan menjadi Rp 87 miliar.

Sedangkan, alokasi anggaran pengeluaran BI pada tahun depan, diusulkan naik 4,16% menjadi Rp9,9 triliun, dibandingkan anggaran tahunan bank sentral 2018 sebesar Rp 9,5 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut tak lepas dari alokasi anggaran pengeluaran dari pos gaji dan penghasilan lainnya yang mencapai Rp3,54 triliun. Naik 0,73% dari ATBI 2018 sebesar Rp3,51 triliun. "Untuk total karyawan BI di seluruh Indonesia sekitar 5.500 orang," kata Perry.

Selain itu, anggaran pos manajemen sumber daya manusia diusulkan Rp2,12 triliun, pengeluaran logistik Rp1,17 triliun, penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp1,18 triliun.

Selain itu, bank sentral mengalokasikan anggaran untuk program sosial seperti pemberdayaan sektor riil dan UMKM Rp470 miliar, pajak Rp965 miliar, dan cadangan anggaran Rp242 miliar