Ekonomi Lesu, Babel Minta Dukungan Pusat Atur Tambang Rakyat

IVOOX.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Safrizal ZA meminta dukungan pemerintah pusat dalam mengelola dan membuka ruang tambang yang legal bagi rakyat Babel.

Menurutnya saat ini perekonomian Babel sedang menurun lantaran kegiatan pertambangan rakyat yang tersendat, khususnya penyerapan produksi timah yang minim.

"Hal itu berimbas pada penurunan jumlah ekspor tambang khususnya timah di Bangka Belitung bahkan mencapai 0 ekspor timah pada Januari 2024 lalu. Tentunya ekonomi masyarakat terkoreksi sangat dalam sehingga ini perlu didorong," tutur Safrizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, pada Selasa (26/3/2024).

Sehingga kata dia pihaknya meminta pemerintah pusat memberikan dukungan untuk membuat regulasi yang kuat atas penyerapan hasil produksi pertambangan rakyat di Babel.

"Di antaranya adalah dokumen lingkungan siapa yang harus menyusun, siapa yang harus mengawasi, bagaimana dengan jaminan reklamasi. Jadi ada beberapa poin yang harus kita sepakati bersama, sehingga bisa didaftarkan di OSS (Online Single Submission)," ungkapnya.

Dia berharap masyarakat Babel dapat kembali melakukan aktivitas pertambangan dengan aturan yang jelas dan legal sehingga ekonomi masyarakat dapat kembali sejahtera.

"Harapan kami masyarakat Babel, pertambangan timah yang melibatkan rakyat agar bisa dimulai kembali agar rakyat hidup kembali terutama yang bekerja di sektor pertambangan, namun tetap diperlukan pengaturan yang kuat atas penyerapan hasil produksi pertambangan rakyat ini," jelasnya.

Meski begitu dia mengakui di Babel terdapat 167 ribu hektar lahan kritis akibat aktivitas pertambangan ilegal, dan itu diperlukan upaya ekstra khususnya pada aturan yang ketat terkait jaminan reklamasi.

Perekonomian Babel saat ini dinilai sedang terpuruk lantaran izin operasi komoditas timah, yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Babel sempat terhenti akibat belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah.