Ekonomi Diyakini Akan Tumbuh Lebih Tinggi Pada 2020

IVOOX.id, Jakarta - Setelah mencermati Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 beserta nota keuangannya, Fraksi Partai Golkar (F-PG) memahami kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada angka 5,3 persen. Namun, F-PG menyakini bahwa fundamental ekonomi Indonesia bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi pada 2020.

Demikian pandangan F-PG atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya yang dibacakan oleh Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Azis dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Ini sejalan dengan proyeksi jangka menengah Indonesia menuju tahun 2030 yang bercirikan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.

F-PG mengapresiasi keberhasilan pemerintah sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang konsisten menjaga laju inflasi tetap dibawah 4 persen. Kemudian, keputusan pemerintah menetapkan asumsi laju inflasi di level 3,1 persen merupakan langkah tepat sebagai pijakan untuk memperkokoh peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Disisi lain, F-PG berharap upaya  pengendalian laju inflasi tidak membebani upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Aziz juga menyampaikan apresiasi F-PG atas langkah pemerintah yang menetapkan target penerimaan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 2.221,5 trilun atau meningkat sebesar 9,4 persen dari perkiraan realisasi RAPBN 2019. Untuk mencapai target itu, F-PG berpandangan pemerintah perlu lebih bekerja keras berbagai tantangan seperti penerimaan pajak yang stagnan, tingginya defisit neraca perdagangan dan kurangnya optimal capaian lifting migas.

“Pemerintah butuh kerja lebih keras mengingat adanya berbagai tantangan seperti stagnannya penerimaan perpajakan, tingginya defisit neraca perdagangan dan kurang optimalnya capaian lifting migas. F-PG meminta pemerintah merinci langkah-langkah secara jelas agar masyarakat dapat memahami postur penerimaan negara dapat disusun secara tepat dan rasional,” pungkasnya.