Dugaan Korupsi Infrastruktur, Rizal Pasang Badan

IVOOX.id, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah berita dari sebuah media online yang menyebutkan kebocoran dana infrastruktur Rp44 triliun.

"BPK tidak pernah membuat pernyataan seperti yang disampaikan dalam judul maupun isi pemberitaan di salah satu pemberitaan media online," kata Anggota IV BPK, Prof Rizal Djalil di Kantor BPK RI, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan belanja infrastruktur selama tahun 2015, 2016, dan 2017, seluruhnya sebesar Rp289,93 triliun dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak.

BPK juga mengapresiasi semua program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR termasuk pembangunan fasilitas Asian Games yang dapat diselesaikan dalam waktu yang terbatas dan dapat dimanfaatkan.

Untuk anggaran belanja infrastruktur 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan karena saat ini kegiatan masih berlangsung dan pemeriksaan dimaksud akan dilakukan pada 2019.

"Saat ini Kementerian PUPR di samping mengerjakan program APBN tahun 2018 juga sedang fokus menyelesaikan program rehabilitasi atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah," ujar Rizal.