Dubes Uni Eropa Berkilah, Kawasannya Terbuka Untuk Sawit...Tapi...

IVOOX.id, Jakarta - Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend mengatakan pasar Uni Eropa yang memiliki 28 negara anggota, sepenuhnya terbuka bagi minyak sawit dan tidak ada sama sekali larangan terhadap minyak sawit.

"Aturan pelaksanaan dari Komisi Eropa ini bukan suatu awal maupun akhir dari proses kebijakan. Ini merupakan satu lagi langkah dalam perjalanan panjang dan bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon," kata Vincent Guérend dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Uni Eropa adalah pasar kedua untuk sawit Indonesia (dibawah India dan di atas Cina).

Guerend mengatakan sebagian besar minyak sawit Indonesia memasuki Uni Eropa dengan tarif nol atau tarif yang sangat rendah, yakni 22 persen tanpa bea masuk dan 55 persen dibawah bea 5,1 persen. Kondisi di pasar impor lainnya tidak sebaik ini.

Ia mengatakan sebagai pendukung sistem berbasis peraturan (rules based order), Uni Eropa mematuhi aturan dan putusan WTO.

"Dalam hal ini, kami menganggap RED II dan delegated act sudah sesuai dengan WTO karena REDII menetapkan kriteria keberlanjutan untuk biofuel dan biomassa yang bersifat global, obyektif dan tidak diskriminatif," ucap Dubes Uni Eropa itu, dikutip Antara.

Kriteria keberlanjutan ini tidak membedakan biofuel atau bahan baku tertentu, lanjut dia.

Kriteria keberlanjutan RED II mengidentifikasi biofuel berkelanjutan yang memenuhi syarat untuk dukungan publik atau diperhitungkan terhadap target energi terbarukan Uni Eropa dan nasional.

Guerend mengatakan kriteria keberlanjutan RED II ini tidak membatasi akses pasar biofuel impor ke Uni Eropa.

Uni Eropa memiliki komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa Bangsa, baik dalam kebijakan internal maupun eksternal. SDGs merupakan tekad bersama Uni Eropa, negara-negara anggota Uni Eropa dan Indonesia.

"Kami senantiasa terbuka dan akan tetap demikian dalam melangsungkan diskusi dan dialog tentang isu ini dengan pemerintah Indonesia maupun para pemangku kepentingan lainnya," ujar Guerend.

"Kami juga berharap bahwa pembentukan kelompok kerja bersama antara Uni Eropa dan para negara ASEAN terkait dapat menjadi opsi lain untuk berdiskusi," tambah dia.