DPR Pertanyakan Pengurangan Jadwal KA Argo Parahyangan

IVOOX.id - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menilai ada kejanggalan mengenai keputusan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengurangi jadwal kereta api Argo Parahyangan secara drastis. Menurutnya pengurangan jadwal di jam sibuk dengan alasan strategi bisnis tidak masuk akal.

Sebagai informasi PT KAI mengurangi jumlah perjalanan KA Argo Parahyangan, yang sebelumnya 14 perjalanan dalam sehari, namun per 2024 berkurang menjadi 6 perjalanan sehari untuk rute Stasiun Gambir-Bandung dan sebaliknya.

“Kebijakan ini janggal. PT KAI berdalih pengurangan jadwal demi strategi bisnis. Namun mengapa jadwal yang dihilangkan adalah jadwal-jadwal pada peak hours yang semestinya dipertahankan,” kata Amin dalam keterangannya pada Senin (5/2/2025).

Amin mengatakan kebijakan tersebut diputuskan secara sepihak dan dinilai terlalu buru-buru. Bahkan kata dia banyak penumpang yang sudah memesan tiket dari jauh-jauh hari dan harus dibatalkan. 

"Kebijakan tersebut juga membuat terjadi penumpukan penumpang pada jam-jam padat penumpang. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa Argo Parahyangan dikorbankan untuk menyelamatkan kereta cepat Whoosh yang sepi penumpang,” tegasnya.

Pasalnya kata dia baru-baru ini tarif kereta cepat Whoosh mengalami penyesuaian tarif dengan harga tiket termurah yakni Rp150 ribu yang sebelumnya Rp250 ribu.

Padahal dengan harga tiket Rp250 ribu dan asumsi jumlah maksimal penumpang 30 ribu per hari, secara hitungan bisnis membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk balik modal (break event point).

"Secara hitung-hitungan bisnis, dengan biaya dari APBN, utang ke China Development Bank (CBD) dan beban bunganya sebesar 3,4% per tahun ditambah beban operasional yang cukup tinggi, biaya investasi KCJB sulit untuk balik modal," bebernya.

Amin pun mengingatkan, wajah transportasi publik selain mengedepankan kenyamanan, dan keamanan, seharusnya juga memberikan keterjangkauan dan menghindari biaya sosial dan ekonomi tinggi.

Menurutnya jangan sampai kebijakan yang diambil berakibat pada peminggiran masyarakat secara tidak langsung untuk melakukan mobilitasnya.

“Rakyat seharusnya diberikan banyak pilihan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau. Dan dalam rapat-rapat PT KAI dengan DPR, manajemen KAI tidak pernah sekalipun menyebut operasional Argo Parahyangan merugi. Sekali lagi ini aneh,” ujarnya.