DPR Minta Pemerintah Serius Sikapi PNS Anti Pancasila

IVOOX.id, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong semua institusi pemerintah menyikapi serius data tentang rumah ibadah yang kemasukan paham radikalisme. Sebagaimana temuan Kemendagri tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.

“Pemerintah dan semua institusi tidak boleh meremehkan kecenderungan PNS yang menolak Pancasila, dan mengikuti radikalisme. Harus dicegah sebelum berkembang menjadi kekuatan yang akan merongrong dan mengancam keutuhan NKRI,” demikian Bamsoet, Senen (19/11/2018). 

Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, sebanyak 41 masjid sudah terjebak paham radikal.

Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.

Sedangkan hasil survei oleh Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Maka, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.

Karena itu DPR mendesak pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dua kecenderungan itu. “Jika dibiarkan, paham akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI,” kata Bamsoet.

Sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait menurut Bamsoet, hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Mengingat kedua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan.

“Dan, paling mengejutkan temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki,” pungkasnya.