DPR Minta Inasgoc-Inapgoc Hati-hati Gunakan APBN

IVOOX.id, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Moh Nizar Zahro meminta panitia penyelenggara Asian Games, Inasgoc dan Inapgoc, untuk lebih berhati-hati menggunakan dana APBN.Sebab, satuan kerja (satker) yang ada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga ini harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran, mulai dari pembukaan hingga penutupan acara."Hati-hati dalam proses administrasi," ujar Nizar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/5/2018).

Selain itu, ia berharap dana triliunan rupiah yang digunakan dalam kegiatan ini juga membawa dampak baik bagi perekonomian masyarakat Indonesia."Uang itu tidak berputar-putar di perusahaan asing, kepada warga negara asing, tetapi berputar di Indonesia. Efeknya ada, daya ekonomi ada dan mengangkat situasi keuangan," ucapnya.

Karena itu, politisi Partai Gerindra ini pun meminta Inasgoc-Inapgoc untuk berkoordinasi dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terkait dana yang akan diserap dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga empat tahunan ini. Baik itu dari pengadaan, seremonial, mulai opening hingga closing dan lainnya.

Kita harus komparasi dari beberapa, termasuk ekonomi kreatif, Inasgoc dan Inapgoc," paparnya.Dalam sukses prestasi, Nizar berharap perolehan peringkat Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pemerintah berharap Indonesia masuk dalam 10 besar dan diupayakan masuk dalam peringkat 7 besar.

Mendengarkan upaya pencapaian ini, dia mengingatkan situasi pada 1962 saat Indonesia menjadi tuan rumah, posisi prestasi Indonesia adalah klasemen kedua dari akhir.

“Indonesia harus lebih baik dari tahun 1962, apalagi kalau bisa menargetkan peringkat ke-10 bahkan ke-7," katanya.

Sementara itu, terkait  sukses penyelenggaraan, Nizar mengaku jika saat ini kejuaraan olahraga antarbangsa ini masih minim sosialisasi. Menjelang 80 hari pelaksanaan Asian Games ke-18 tidak banyak yang tahu, termasuk di Jakarta, akan digelar Asian Games 2018.Karena itu, dia berharap panitia Inasgoc, Inapgoc, pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah termasuk dinas, kementerian dan lembaga semakin membumikan kegiatan ini.