DPD Minta yang Kalah Pilpres Tidak Bertindak Melanggar Hukum

IVOOX.id, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sanpono berharap seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan tetap berkomitmen mengawal hasil pemilu dengam damai. Meski terjadi berbagai persoalan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunua.

“DPD RI mengajak kepada semua pihak menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi penyelenggara pemilu,” kata Nono dalam sidang paripurna ke-12 DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Euforia saling klaim menang masing-masing capres harys dimaknai sebagai sesuatu yang wajar dan tidak menggangu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.

Melihat pelaksanaan Pemilu 2019, DPD RI menganggap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiku harus dikaji ulang. Mengingat banyak persoalan yang terjadi salah satunya adalah banyaknya anggota KPPS hingga 318 orang meninggal dan ribuan sakit setelah bertugas pemungutan suara.

“Kami ikut prihatin dan bela sungkawa terhadap korban yang sudah mencapai 318. Saya kira ini bukan menjadi catatan dan pelajaran berharga bagi bangsa ini,” ujarnya.

Karena itu ke depan kata Nono, dierlukan kajian bersama untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Dan, yang terpenting sekarang ini kata Nono, semua pihak dapat menahan diri dan menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi KPU pada tanggal 22 Mei 2019.

“Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang muncul mengarah pada tindakan-tindakan anarkis yang melanggar hukum. Kalau itu terjadi harus ditindak tegas,” tambahnya.

DPD RI berharap TNI/Polri melakukan pengamanan dengan semestinya, dan bila perlu tindak tegas mereka yang terbukti melanggar hukum.

“Kita sebagai bangsa yang semakin dewasa memaknai demokrasi, seharusnya apapun proses demokrasi pasti ada yang menang dan kalah. Yang kalah jangan ngawur dengan bertundak anarkis dan yang menang jangan jumawa,” pungkas Senator asal Provinsi Maluku ini.